Pengawasan Partisipatif Bisa Tangkal Isu Politik Identitas

JAKARTA-Partisifasi aktif dari masyakarakat dalam pelaksanaan pemilu, merupakan kunci keberhasilan Pemilu 2024.Partisifasi aktif ini merupakan bentuk pengawasan proses pemilubaik itu Pilpres, Pileg maupun pilkada yang melibatkan peran serta masyarakat dan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Pengawasan pemilu bukan saja tanggung jawab penyelenggara pemilu sepeti KPU dan Bawaslu, tapi menjadi tugas kita semua sebagai masyarakat,” ujar Deklarator Komunitas Pemiu BersihArif Nur Alam di Indramayu, 22 Maret 2023. Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa pengawasan partisifatif masyarakat juga dapat membantu lembaga penyelenggara pemilu untuk lebih berintegritas, kredibilitas dan akuntabilitas.

KPU dan Bawaslu tak bisa meningkatkan kualitas pemilu sendirian. Butuh dukungan dan dorongan masyarakat secara aktif tanggung jawab ini menyangkut seluruh lapisan masyarakat”, papar Arif Nur Alam ketika memberi pelatihan di depan angota panwas se- kabupate Indramayu. Pengawasan partisifatif dari masyarakat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memperkuat komitmendesa anti politik uang, membentuk forum warga dari masyarakat, KKN tematik dari lingkungan kampus, program Saka Adhyasta Pemiludari segmen sekolah.

Menurut Arif,pengawasan partisifatif dari masyarakat juga dapat mencegah dan menangkal pengunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 yang ditenggarai akan melemahkan kulitas pelaksanaan Pemilu 2024.

Pelaksanaan Pemilu 2024 akan melemah kualitasnya, bila politik identitas dimaikan oleh eli- elit politikyang bertarung.

Pernyataan mantan wakil presden Jusuf Kalla yang menghimbau agar dalam pelaksanaan Pemilju 2024 tidak menggunakan tempat-tempat ibadah untuk kampanye, menurut Arif “sebenarnya bisa dijadikan sebagai anasir akan dimainkan politik model jenis ini dalam pemilu mendatang. “

Ini pernyataan sebenarnya bisa dilihat sebagai antitesaatas kemungkinan dijalankannya model politik seperti ini. Masyarakat harus sigap dan tangkas untuk berpartisifasi dalam pengawasan bersama Bawaslu” tambahnya.

Bila tidak ditangkal, bisa jadi pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan jauh berbeda dengan kualitas pelaksanaan Pemilu 2019 silam yang banyak bertumpu pada isu-isu politik identitas seperti agama, suku, gender, dan lain sebagainya.

Besar kemungkinan para makelar-makelarpolitik kembali memanfaatkan isu tersebut untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini, partai politik dengan kader- kader yang mereka andalkan akan menonjolkan identitas-identitas tertentu dalam menarik dukungan dari berbagai macam kelompok yang memiliki identitas yang sama. Senada dengan Arif Nur Alam,

Kordinator Divisi Pencehagan Partisifasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu Supriadi mengatakan bahwa bahwa pihaknya berharap peran aktif masyarakat untuk membantu Bawaslu sebagai pengawas untuk meingkatkan kualitas pemilu. Tdak mungkin kualitas pemilu seperti yang kita harapkan bersama dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat” jelasnya dalam forum yang sama.

(RANTO,SH)