Resmi! Kejagung Ambil Alih Tiga Perkara Korupsi dari Polri, Ini Alasannya
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Satori, mengklaim bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR menerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi klaim tersebut dengan menyebutkan bahwa pernyataan tersebut masih merupakan pendapat, dan segalanya akan terungkap melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Ya itu kan pendapat, segala sesuatunya kan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kami semuanya kan ya kalau yang bersangkutan menyampaikan seperti itu, ya itu kan bisa saja, boleh saja,” ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan pada Sabtu, 4 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa penyidik KPK akan berpedoman pada bukti dan hasil pemeriksaan yang ada untuk menyelidiki kasus tersebut.
Setyo juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya yayasan fiktif dalam kasus penyelewengan dana CSR ini. Ia menyatakan bahwa hal itu akan terbukti setelah penyidikan lebih lanjut, yang semakin spesifik dan detail seiring dengan perkembangan kasus.
Anggota Komisi XI DPR, Satori, sebelumnya menjelaskan bahwa dana CSR dari BI yang diduga diselewengkan adalah bagian dari program Komisi XI DPR. “Berkaitan dengan kegiatan program CSR BI, anggota Komisi XI memang mendapatkan program tersebut,” ujar Satori. Namun, Satori menegaskan bahwa tidak ada unsur suap dalam kasus ini, dan dana CSR yang diterima digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil).
Satori yang diperiksa oleh KPK pada Jumat, 27 Desember 2024, juga menyebutkan bahwa ia sudah kooperatif dalam memberikan penjelasan. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), meskipun ada kabar yang menyebutkan dirinya terlibat sebagai tersangka.
KPK, yang sebelumnya meningkatkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, telah menggeledah kantor Bank Indonesia dan OJK sebagai bagian dari penyelidikan. KPK juga belum mengungkap siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR ini.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Korps Pemberantasan T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang saat in
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah dominasi smartphone layar penuh, perusahaan teknologi Clicks mencoba menghadirkan kembali pengalaman menggunakan ponse
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Bareskrim Polri mengungkap kronologi penangkapan sembilan tersangka dalam kasus penyerangan terhadap personel Satresnarkoba Polr
HUKUM DAN KRIMINAL
SYDNEY Pengadilan Distrik New South Wales, Australia, menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun lima bulan kepada Surya Subekti (45)
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tujuan utama mempelajari AlQur&039an bukan hanya untuk menambah penget
AGAMA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah memenuhi undangan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
SOSOK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kepada pihak asin
EKONOMI