JAKRTA-Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, menurunnya elektabilitas Prabowo Subianto tak lepas dari keputusan Ketua Umum Partai Gerindra itu merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia menduga, massa pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 kemarin kecewa karena figur yang mereka dukung justru kini berkoalisi dengan Jokowi-Ma’ruf Amin yang dulunya merupakan lawan.
“Mungkin saja ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto dalam pilpres lalu dengan keputusan Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan saat ini,” kata Bawono kepada Awak Media, Sabtu (29/10/2022).
Baca Juga:
Menurut Bawono, langkah Prabowo bergabung dengan pemerintah juga belum tentu memberikan dorongan elektabilitas terhadap Menteri Pertahanan itu.
Dia menduga, publik yang merasa tidak puas dengan pemerintah kini tidak akan memilih Prabowo pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.
Baca Juga:
“Konsekuensi dari hal itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintahan saat ini pun tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihan politik mereka,” ujarnya.
Bawono memaparkan, berdasar survei Indikator Politik Indonesia sepanjang tahun 2022, nama Prabowo selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit,
bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiga tokoh ini selalu berada di tiga besar survei elektabilitas capres.
Meski begitu, jika dibandingkan pada periode jelang Pemilu 2019, elektabilitas Prabowo merosot tajam.
Sementara, tingkat popularitas mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu sudah di atas 96 persen, hampir menyentuh angka 100 persen. Artinya, hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal Prabowo.
Dengan elektabilitas Prabowo yang masih di kisaran 20 persen dan belakangan menurun, Bawono menyebutkan, tampak ada jurang yang tinggi antara tingkat popularitas dengan tingkat elektoralnya.
Jurang lebar ini juga dapat dibaca bahwa tingkat kedisukaan pemilih terhadap Prabowo Subianto tidak setinggi tingkat popularitas,” lanjut dia. Untuk diketahui, survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan. Prabowo tergeser oleh Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu (26/10/2022) misalnya, mencatatkan elektabilitas Ganjar sebesar 23,2 persen.
Tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu memang naik dibandingkan survei sebelumnya. Pada Juni 2022, elektabilitasnya tercatat 22 persen, sedangkan pada Januari 2022 sebanyak 20,5 persen.
Sementara, dalam survei yang dirilis Oktober, Prabowo mengantongi elektabilitas 17,6 persen, merosot tajam dibanding survei Juni 2022 sebesar 25,3 persen, dan survei Januari sebanyak 26,5 persen.
Mengekor rapat, Anies Baswedan duduk di peringkat ketiga dengan elektabilitas 16,5 persen. Angka itu naik dari elektabilitas survei Juni 2022 sebesar 12,6 persen, dan survei Januari 2022 dengan capaian 14,2 persen.
Survei juga merekam sejumlah tokoh dengan elektabilitas sebagai capres di bawah 10 persen. Suara Ridwan Kamil melonjak drastis dengan tingkat keterpilihan 8,5 persen.
Kemudian, tingkat keterpilihan tokoh-tokoh lainnya yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (2,5 persen), lalu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (2,3 persen).
Selanjutnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (2,2 persen), Menteri Sosial Tri Rismaharini (1,2 persen), dan Ketua DPR RI Puan Maharani (1 persen).
Ada pula nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (0,7 persen), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (0,5 persen), terakhir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (0,3 persen).
(V20)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi