Menanggapi persoalan ini, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan, Redyanto Sidi, menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk memanggil Ajai Ismail guna melakukan klarifikasi.
"KPK dapat memanggil untuk klarifikasi. Jika benar LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta dan data, maka patut diduga ada keterangan palsu dalam laporan tersebut," ujar Redyanto, Selasa (11/2/2025).
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa KPK bisa meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan atau kepolisian untuk melakukan pengecekan faktual terhadap data LHKPN. Namun, menurutnya, idealnya KPK turun langsung untuk melakukan investigasi.
"Saya kira temuan ini momentum yang tepat bagi KPK untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data LHKPN para pejabat secara menyeluruh di Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga:
WHASINGTON Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah dokumen internal Departemen Luar Negeri AS mengungkap rencana
Internasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko
Politik
TAPTENG Aksi pencurian besi tower milik PT Telkom di Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, berakhir tragis. Dua
Peristiwa
JAKARTA Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menyandang status suamiistri usai melangsungkan akad nikah yang digelar s
Entertainment
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
