JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan aturan tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih akan dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025.
Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres 13 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Presiden dengan dua syarat utama.
Syarat pertama adalah tidak adanya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Syarat kedua, dalam hal terdapat perselisihan hasil Pilkada 2024 di MK, maka pelantikan tetap dapat dilakukan jika MK memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut dalam sidang pada 4 dan 5 Februari 2025.
Pelantikan Susulan Berlaku untuk Kasus Tertentu
Selain pelantikan serentak pada 20 Februari 2025, Perpres juga mengatur kemungkinan pelantikan susulan dalam beberapa kondisi tertentu. Pertama, jika MK telah memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah melalui putusan akhir. Kedua, jika MK memerintahkan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang, maka pelantikan akan dilakukan setelah seluruh rangkaian proses hukum selesai. Ketiga, pelantikan dapat ditunda jika terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang menghambat pelaksanaan prosesi.
Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung pada 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam proses transisi kepemimpinan daerah.
(cn/a)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tidak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Ia menyebut masih ba
POLITIK
LANGKAT Dua pelajar SMA ditemukan meninggal dunia setelah hanyut saat mandi di Sungai Bingei, Desa Namo Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingei
PERISTIWA
MEDAN Kebakaran hebat melanda salah satu perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM), yakni PT Argo yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso,
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
