Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Idianto, SH, MH, menegaskan pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan, Jumat (14/2).
Dalam kunjungan tersebut, Idianto didampingi oleh Asisten Pembinaan/KTU Ahmad Isnani, SH, MH, Kasubbag Perencanaan Elyna Simanjuntak, SH, MH, serta Kasubbag Keuangan Erty Simbolon, SH, MH. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kejari Nias Selatan, Dr. Rabani M. Halawa, SH, MH, beserta jajaran Kasi dan staf kejaksaan setempat.
Idianto menyebut kunjungannya ke Pulau Nias bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para jaksa agar tetap semangat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia juga mendorong Kejari Nias Selatan agar dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kejari Nias Selatan sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun masih ada beberapa aspek administrasi yang perlu diperbaiki untuk memenuhi standar WBK," ujar Idianto.
Ia menekankan pentingnya memperkuat integritas dalam birokrasi guna menciptakan pelayanan publik yang optimal serta tata kelola yang akuntabel. Keberhasilan reformasi birokrasi, lanjutnya, sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas sebagai agen perubahan dalam menciptakan birokrasi yang bersih.
"Dengan integritas yang kuat, kita dapat mencegah korupsi yang merugikan negara serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Idianto optimistis bahwa dengan pendampingan dan arahan yang tepat, Kejari Nias Selatan mampu mencapai predikat WBK seperti Kejari lainnya yang telah lebih dahulu meraihnya.
(ds)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL