Sebut Isu Ijazah Cuma 'Ecek-Ecek', Denny Indrayana Incar Diskualifikasi Gibran di MK
JAKARTA Pakar hukum Denny Indrayana mengatakan gugatan yang diajukannya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstit
POLITIK
JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini ditegaskan oleh Said berdasarkan pengamatannya sebagai elite DPP PDIP selama ini.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Said mengimbau semua pihak untuk tidak menggiring opini yang melampaui proses hukum. Ia menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijaga berdasarkan hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini.
Menurut Said, jika kehidupan berbangsa terus diramaikan dengan polemik yang tidak proporsional, urusan hukum dapat terganggu. Ia juga menyebut bahwa ketidakpastian hukum dapat memberikan persepsi negatif di mata rakyat dan pelaku pasar.
“Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” lanjutnya.
Said juga menyoroti situasi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan di tengah masyarakat kelas menengah yang tertekan dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menambahkan bahwa pasar menantikan arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait kebijakan ekonomi.
Said meminta agar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak dijadikan pengadilan opini yang melebar. Ia menegaskan bahwa Hasto telah menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dengan selalu hadir dalam setiap pemanggilan KPK.
“Mas Hasto telah membuktikan kepatuhan terhadap hukum dengan menghadiri semua panggilan KPK. Jangan sampai ada framing yang merusak marwah hukum kita,” tegas Said.
Di sisi lain, Said berharap KPK bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi politik agar marwah negara hukum tetap terjaga. Menurutnya, tudingan bahwa ada intervensi politik dalam proses hukum Hasto harus dijawab dengan tegas oleh KPK untuk menjaga kredibilitasnya
(N/014)
JAKARTA Pakar hukum Denny Indrayana mengatakan gugatan yang diajukannya terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstit
POLITIK
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan Joko Widodo merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dan menyatakan memiliki a
POLITIK
KARO Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Kabanjahe, Asprina Surbakti (38), ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Golkar menilai partai politik pendukung Prabowo SubiantoGibran Rakabuming Raka tidak perlu turun tangan menghadapi gugatan
POLITIK
JAKARTA Harga emas Antam hari ini, Minggu (27/9/2026), tercatat stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam ukuran 1 gram
EKONOMI
BOGOR Eks Kepala Lapas Cibinong Kelas IIA Wisnu Hani Putranto memiliki total kekayaan Rp3,19 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pen
NASIONAL
JAKARTA Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,8 juta ton. Tingginya persediaan membuat kapasitas gudang milik Perum Bulog tidak
EKONOMI
JAKARTA Anggapan minum air sambil berdiri dapat merusak ginjal kembali ramai dibahas di media sosial. Namun, dokter menjelaskan kebiasaan
KESEHATAN
TAPANULI TENGAH Banjir melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak S
PERISTIWA
BANDA ACEH Ustaz Dr. Khairuddin, MA mengajak masyarakat melihat kembali makna gelar akademik, jabatan dan penghormatan melalui akhlak. Menu
AGAMA