Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara/Kajati Sumut, Idianto, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Kejari Nias Selatan pekan lalu, turut memberikan apresiasi terhadap pencapaian tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari aspek reformasi birokrasi, tetapi juga dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Saya memang mengakui bahwa di Nias Selatan ini, Pak Kajarinya cukup baik, cukup bagus terutama dalam hal penanganan korupsi. Dan saya berharap di tahun 2025 jangan kendor, tetap semangat, dan bekerja dengan benar," ujar Kajati Sumut kepada awak media.
Prestasi ini semakin mengukuhkan Kejari Nias Selatan sebagai salah satu satuan kerja kejaksaan yang berkomitmen dalam peningkatan akuntabilitas serta pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayahnya.
TOBA Kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.adsense Sebanyak 95 siswa dari jenjang SD, SMP,
Kesehatan
BAGANSIAPIAPI Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi menjalin kerja sama strategis dengan Rumah Sakit Umum Daerah
Kesehatan
MEDAN Eks Kepala Satuan Kerja I BBPJN Sumut, Dicky Erlangga, berbelit dalam persidangan kasus suap PT Dalihan Natolu Grup.adsenseSidan
Hukum dan Kriminal
KALIMANTAN TIMUR PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan operasi hulu migas melalui pen
Nasional
KUTACANE Gerak cepat personel Polres Aceh Tenggara patut diapresiasi. adsenseKurang dari dua jam pascakejadian, pelaku tindak pidana p
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Bus Ra
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani dugaan keracunan makanan yang
Peristiwa
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) melalui Berobat Gratis Sumut Berkah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad
Kesehatan
JAKARTA Artis kontroversial Nikita Mirzani membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana
Entertainment
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021
Hukum dan Kriminal
