
Bobby Nasution: Sumur Minyak Ilegal Kini Bisa Legal Lewat BUMD dan Koperasi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secar
EkonomiPematang Siantar -Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, bersama Wakil Wali Kota Herlina, menyapa masyarakat dan Forkopimda Plus Kota Pematangsiantar dalam acara ramah tamah pada Senin (3/3/2025) sore.
Keduanya tiba di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar, yang terletak di Jalan MH Sitorus No. 18, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat.
Sebelum memberikan sambutan, Wesly dan Herlina menerima upa-upa dari tetua adat Simalungun serta Keluarga Besar Marga Silalahi.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Wesly memperkenalkan diri dan mengungkapkan niatnya untuk kembali ke kampung halaman dan berkontribusi bagi kemajuan Kota Pematangsiantar.
Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang berambisi menjadi Wali Kota, namun merasa bahwa untuk dapat berperan dalam pemerintahan, ia perlu mengambil posisi tersebut.
Baca Juga:
"Saya sendiri asli putra Kota Pematangsiantar. Saya entah kenapa pengin pulang ke sini (awalnya) bukan ingin jadi Wali Kota, tapi kalau nggak jadi Wali Kota bagaimana bisa ikut campur pada pemerintahannya," ungkap Wesly.
Dalam sambutannya, Wesly menyebutkan bahwa Kota Pematangsiantar hampir kehilangan identitasnya, dengan beberapa fasilitas publik yang tidak berfungsi, seperti Stadion Sang Naualauh, Terminal Tipe A Tanjungpinggir, dan RSUD Djasamen Saragih yang sangat membutuhkan pembenahan.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kriminalitas dan peredaran narkoba di kota ini.
"Setahun tiga kali saya pulang ke makam orangtua saya, tiga kali saya ganti pagar (kuburan)," kata Wesly, menyoroti tingginya angka peredaran dan pengguna narkoba di Kota Pematangsiantar, yang menurutnya menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara.
Wesly juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebingtinggi - Parapat bisa membuat daya tarik Kota Pematangsiantar hilang.
Ia menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu bidang yang harus diperjuangkan, dengan harapan ada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Pematangsiantar, termasuk kampus IPDN yang bisa didirikan di kota ini.
Sementara itu, Gusmiyadi, Anggota DPRD Sumatera Utara dan Ketua DPC Partai Gerindra, yang juga mengusung pasangan Wesly-Herlina, menyampaikan bahwa kehadiran kepala daerah baru ini merupakan bentuk perjuangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Pematangsiantar. Ia mengibaratkan Wesly seperti sosok Prabowo yang selalu bangkit kembali setelah berbagai tantangan.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa sumur minyak milik masyarakat yang selama ini beroperasi secar
EkonomiSIBOLGA Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025 mendatang, Polr
NasionalBANDA ACEH Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Aceh diamankan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri karena diduga te
Hukum dan KriminalSLEMAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memutuskan tidak melanjutkan perkara gugatan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Pres
Hukum dan KriminalBADUNG Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. Aktris Dahlia Poland dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai ter
EntertainmentMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengungkapkan hasil uji laboratorium terkait kondisi air Danau Toba yang sempat
PariwisataBATAM Pengadilan Tinggi (PT) Kepulauan Riau menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Shigit Sarwo Edi, mantan Kepala Unit 1 Satres Narkoba
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih melalui pembentukan Satuan Tug
EkonomiJAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menyayangkan aksi pengibaran bendera fiksi One Piece di bawah bender
NasionalJAKARTA Kuasa hukum para terdakwa kasus importasi gula, Hotman Paris Hutapea, meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencabut surat dakwaan ter
Politik