Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Huntap, Validasi Data Jadi Kunci
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang mirip dengan makan bergizi gratis.
Hal ini disampaikan oleh Pramono setelah mengikuti kegiatan retret BGN di Magelang.
"Pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (8/3).
Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengubah program sarapan gratis yang sebelumnya direncanakan menjadi program renovasi kantin sekolah.
Renovasi ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas kantin dan mendukung sektor UMKM.
"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program sarapan gratis di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, khususnya dalam hal renovasi kantin, UMKM, dan sebagainya," ujar Pramono.
Ia menambahkan bahwa program renovasi kantin ini bertujuan agar fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di Jakarta dapat lebih baik, serta mendukung ekosistem ekonomi lokal.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL