SURABAYA -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerima hibah aset berupa tujuh apartemen atau rumah susun dan satu bidang tanah beserta bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai mencapai Rp11.756.311.000.
Hibah tersebut diserahkan sebagai bagian dari pelaksanaan asas pemanfaatan dalam penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, pada Selasa (18/3) di Surabaya.
Menurut Mungki, hibah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan bahwa barang rampasan negara, yang biasanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
"KPK tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga berfokus pada pemanfaatan aset yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya dalam acara serah terima aset tersebut.
Mungki menekankan bahwa tujuan dari hibah ini adalah untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.
"Korupsi merugikan masyarakat, dan dengan adanya pemanfaatan barang rampasan negara ini, kita berharap masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tambahnya.
Aset yang diserahkan kepada Pemkot Surabaya tersebut terdiri dari tujuh apartemen atau rumah susun, serta satu bidang tanah dan bangunan.
Total nilai dari hibah ini mencapai lebih dari 11,7 miliar rupiah.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa aset yang diterima akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya, terutama bagi warga miskin.
"Kami akan mengelola aset ini dengan membentuk koperasi yang diisi oleh warga miskin di Kota Surabaya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian mereka," ungkap Eri.
Lebih lanjut, Eri menyampaikan bahwa tanah dan bangunan yang diterima rencananya akan dijadikan tempat untuk koperasi yang akan mengelola rumah susun dan apartemen yang juga akan dimanfaatkan oleh warga miskin.
KPK berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagaimana barang rampasan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, sekaligus memberi dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
(at/a)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kement
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan periode 20152016, Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan kekecewa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, mengutip frasa legendaris Sudah, tapi belum
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong, yang akrab disapa Tom Lembong, menyampaikan pleidoi (nota pembelaan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., turut hadir dalam Mus
Nasional
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi di Indones
Pendidikan
JAKARTA Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan kurikulum kecerdasan buatan (AI) untuk diterapkan secara bertahap di jenjang pendidika
Pendidikan
JAKARTA Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan pelemparan batu terhadap kereta api, se
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melun
Pemerintahan
PADANG LAWAS UTARA Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Wakil Bupati H. Basri Harahap, menghadiri keg
Nasional