Prabowo: Saya Ingin Hidup 1.000 Tahun Lagi, untuk Melihat Indonesia Jaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penyempurnaan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax selesai pada akhir Juli 2025.
Coretax merupakan sistem digital berbasis teknologi informasi yang diandalkan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan akurasi pengawasan perpajakan.
Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan, dari total 21 proses bisnis dalam sistem coretax, sebanyak tiga sudah rampung, yakni business intelligence, knowledge management, dan pengelolaan data pihak ketiga. Sementara 18 proses lainnya masih dalam tahap finalisasi dan perbaikan teknis.
"Ekspektasinya semua selesai sebelum akhir Juli. Kami juga tengah melakukan debugging serta penyesuaian dengan infrastruktur yang ada," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/5/2025).
Suryo mengungkapkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian sistem dengan infrastruktur eksisting. Oleh karena itu, DJP melakukan peningkatan performa dengan penyesuaian logika aplikasi, kapasitas jaringan, database, serta storage.
Selain itu, migrasi data dari sistem lama ke coretax juga dilakukan secara bertahap demi menjamin kelancaran layanan kepada wajib pajak. Salah satunya adalah pengalihan sistem pengelolaan faktur pajak yang kini mulai diintegrasikan.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono, menyampaikan bahwa transisi ke coretax membutuhkan proses adaptasi, baik bagi DJP maupun wajib pajak. Namun, ia menilai langkah ini krusial dalam mendorong kepatuhan berbasis digital.
"Dengan pemanfaatan AI, coretax mampu melakukan pencocokan data (data matching) secara cepat dan akurat. Ini membuat transaksi bisnis lebih transparan," jelas Prianto.
Ia mengimbau agar pelaku usaha berhati-hati dan lebih akuntabel dalam menjalankan transaksi karena sistem akan merekam semua dokumen yang berkaitan dengan perpajakan.
Dengan rampungnya pembaruan coretax, pemerintah berharap sistem ini menjadi tonggak pengawasan pajak modern dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.*
(bs/j006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri sebagai fondasi utama menuju kebang
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kasus penyiraman air keras yang diduga melibatkan empat prajurit BAIS TNI terhadap ak
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN