2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek seluruh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Nusron menyatakan bahwa tanah-tanah dengan status HGU atau HGB yang tidak diperpanjang akan otomatis dikembalikan kepada negara.
"Perintahnya adalah sudah berapa yang pernah dikasih, tapi jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Ini yang kemudian diserahkan kepada negara dan masuk kategori tanah telantar yang diserahkan kepada Bank Tanah," ujar Nusron dalam pernyataan resmi, Kamis (8/5/2025).
40 Ribu Hektare Aset Bank Tanah Menunggu Pemanfaatan
Saat ini, pihak Kementerian ATR/BPN tengah mendiskusikan langkah strategis pemanfaatan aset Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40.000 hektare. Nusron menyebut lahan-lahan tersebut berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam sektor-sektor penting bagi perekonomian nasional.
"Tanah tersebut berpotensi digunakan untuk pembangunan pabrik, perumahan, ketahanan pangan, hingga pengembangan energi terbarukan," jelasnya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan konsolidasi aset Bank Tanah ke dalam entitas Danantara, sebuah entitas yang dirancang untuk mengelola aset strategis negara secara profesional dan produktif.
Langkah Tegas untuk Pengelolaan Aset Negara
Arahan Presiden ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan tidak ada aset tanah yang terbengkalai atau disalahgunakan. Kajian menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan memberi dampak langsung terhadap pembangunan nasional.
"Nanti akan kita kaji, dan kita rilis semua ada berapa yang sudah dihitung," pungkas Nusron.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam pengelolaan lahan negara secara lebih produktif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat landasan hukum dan tata kelola pertanahan di Indonesia.*
(oz/j006)
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL