
Padangsidimpuan Habiskan Anggaran Rp3 Miliar untuk Penyusunan RTRW dan RDTR, Ini Rinciannya
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
PemerintahanMEDAN -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah mengkaji penerapan sistem belajar mengajar selama lima hari dalam sepekan untuk tingkat SMA/SMK negeri dan swasta. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2026/2027 mendatang.
Wacana ini merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Nasution, yang disebut-sebut dapat berdampak pada peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap kajian menyeluruh sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Baca Juga:
"Paling cepat pelaksanaannya tahun ajaran baru 2026/2027," ujar Alex, Jumat (16/5/2025).
Dukungan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumut
Baca Juga:
Rencana ini mendapat sambutan positif dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumut. Ketua Bidang Organisasi BMPS Sumut, Hasan Basri, menilai sistem lima hari sekolah sangat baik untuk penguatan karakter siswa.
"Materi pelajaran bisa dipadatkan, jam belajar diperpanjang, dan anak-anak punya waktu lebih banyak untuk pengembangan diri di hari Sabtu," ujar Hasan.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan sistem ini memungkinkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih optimal karena jam pulang siswa menjadi lebih siang, sehingga makan siang bisa disalurkan secara efektif.
Selain itu, Hasan menyoroti bahwa hari Sabtu dapat dimanfaatkan siswa untuk kegiatan non-formal seperti kursus, seni, olahraga, kegiatan keagamaan, dan tentu saja quality time bersama keluarga.
Tanggapan Siswa dan Orang Tua
Sementara itu, siswa SMA Negeri 10 Medan, Dini Harahap, menyambut baik rencana ini karena dapat memberikan waktu istirahat lebih banyak, terutama bagi siswa yang mengikuti les di luar jam sekolah.
"Saya senang, jadi bisa punya waktu istirahat lebih di hari Sabtu," kata Dini.
Namun, ibunya, Lisnawati, menyatakan keraguannya. Sebagai orang tua pekerja, ia merasa waktu luang di hari Sabtu bisa menjadi tidak produktif jika tidak ada aktivitas pendampingan.
"Kalau orangtua liburnya Sabtu, mungkin cocok. Tapi untuk kami yang kerja, mungkin agak sulit," ujarnya.
Meskipun demikian, Lisnawati masih membuka diri untuk melihat bagaimana sistem ini berjalan setelah diterapkan.
Aturan Nasional dan Implementasi Sebelumnya
Sistem sekolah lima hari sendiri telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebelumnya, beberapa sekolah di Medan juga telah lebih dulu menerapkannya, khususnya di tingkat SMP.
Dengan penerapan resmi di tingkat SMA/SMK mendatang, Pemprov Sumut berharap akan tercipta ekosistem pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa zaman sekarang.*
(tb/j006)
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
PemerintahanJAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026. U
Pertanian AgribisnisMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Ter
EkonomiMEDAN Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami kenaikan signifikan pada awal pekan i
EkonomiPASURUAN Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa seluruh Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya siap beroperasi mulai
PendidikanBANDA ACEH Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Rakyat Aceh Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Se
PemerintahanMEDAN Sebuah ruko kosong di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, digeruduk warga setelah dik
Hukum dan KriminalMEDAN Sosok Nikson Nababan dinilai sangat mumpuni untuk memimpin DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) selama lima tahun ke depan. Dengan lata
PolitikMEDAN Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menilai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KT
PemerintahanMEDAN Sebuah video yang menampilkan mobil dinas bertuliskan Propam Tapanuli Selatan viral di media sosial usai dituding terlibat dalam
Peristiwa