Potensi Pajak Tambang Sumut Tembus Rp5 Miliar, Tambang Ilegal Jadi Sorotan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak opsen Mineral Bukan Log
PEMERINTAHAN
MINAHASA UTARA - Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si terpilih menjadi Formatur Penyusunan Pengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025-2030.
Hal tersebut berlangsung pada saat acara Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi yang dibuka langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Bapak Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto, Minahasa Utara, Jumat (30/05/2025).
Munas Apkasi kali ini mengusung tema "Perkuat Solidaritas Daerah dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045", yang sekaligus menjadi momentum peringatan 25 tahun berdirinya APKASI.
Selain menjadi forum untuk memilih Ketua Umum definitif periode 2025–2030, Munas ini juga menjadi ajang strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pembangunan daerah, termasuk sinkronisasi program pusat dan daerah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
Hal ini, menurutnya, bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan arah kebijakan nasional.
"Menjadi kepala daerah adalah amanah yang berat, tetapi jika kita lakukan dengan bekerja dengan hati maka tentu itu akan terasa ringan karena kita tidak sendiri. Lakukan dengan profesional, dan yang terpenting jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur," ujar Bapak Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto.
Sementara itu Bupati Batu Bara menyampaikan proses pemilihan ketua dan sekretaris berjalan dengan baik dan yang terpilih menjadi Ketua Apkasi Periode 2025-2030 ialah Bupati Lahat Bapak Bursah Zarnubi. Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Bapak Joune Ganda, yang menjadi tuan rumah Munas VI, secara resmi ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi.
"Ini pasangan yang apik menurut kami ada dari barat ada dari timur ini suatu hal yang menggembirakan bagi kami semua para bupati peserta Munas Apkasi yang tadi sudah ditutup oleh ibu Ribka Wakil Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan Apkasi ini bisa menjadi corong dari semua kabupaten yang ada di Indonesia," ungkapnya.
Tidak hanya Kabupaten Batu Bara tetapi ada juga formatur dari Indonesia Tengah, Timur, Barat dan Pulau Jawa.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ribka Haluk yang turut hadir dalam Munas ini menyampaikan apresiasinya terhadap jalannya proses pemilihan.
"Bupati adalah penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat. Semoga ketua umum yang baru dapat memperkuat solidaritas antar kepala daerah," papar Ibu Ribka.*
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak opsen Mineral Bukan Log
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginisiasi kolaborasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) Med
NASIONAL
JAKARTA Dua lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings dan Moody&039s, menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia terkait tata
EKONOMI
JAKARTA Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi perhatian publik setelah mata uang Garuda menye
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat sektor ekonomi hingga tokoh penting Badan Pengelola Investasi (BPI) Dananta
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akhirnya buka suara terkait kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp16 miliar yang menye
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah dapat kembali menguat hingga mendekati level Rp15.000 per do
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia masih tet
EKONOMI
JAKARTA CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkap alasan penunjukan warga negara Au
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dalam kasus gratif
HUKUM DAN KRIMINAL