SINGAPURA – Tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura, menyatakan secara tegas enggan diekstradisi ke Indonesia.
Bahkan, ia disebut menantang Kejaksaan Agung Singapura untuk "bertanding" di Pengadilan demi menghindari proses pemulangan paksa.
Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo (Tommy).
Baca Juga:
"PT sudah menyatakan tidak mau diekstradisi dan men-challenge Kejaksaan Agung Singapura di Pengadilan," kata Tommy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025).
Tommy menambahkan bahwa commitial hearing atau sidang pendahuluan ekstradisi Paulus Tannos akan dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025 di State Court, 1 Havelock Square, Singapura.
Baca Juga:
"Masih menunggu update waktu tepatnya dari Court. Sidang terbuka untuk umum," ujar Tommy, mengindikasikan bahwa proses ini dapat dipantau oleh publik.
Lebih lanjut, Tommy menyebutkan bahwa awak media diperkenankan untuk hadir dalam sidang tersebut, sebagaimana ketentuan umum yang berlaku di Singapura.
Namun, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan.
"Kamera dan audio recording tidak diperkenankan. Pengambilan gambar diperkenankan di luar area Court," tuturnya.
Untuk memudahkan para jurnalis, Kejaksaan Singapura juga akan menyediakan fasilitas info session atau background briefing untuk media pada Jumat, 20 Juni 2025.
"Bagi teman-teman media yang akan meliput persidangan ini, KBRI Singapura akan membantu mengurus akreditasi peliputan," pungkas Tommy.
Sebagai informasi, Paulus Tannos ditangkap di wilayah otoritas Singapura oleh penegak hukum setempat.
Hingga saat ini, ia masih ditahan di Singapura dan akan segera menjalani sidang ekstradisi. P
emerintah Indonesia sendiri telah melengkapi persyaratan pemulangan Paulus Tannos.
Paulus memang diketahui enggan pulang ke Indonesia secara sukarela, sebagaimana yang diminta oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Bahkan, ia sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanannya kepada Pengadilan Singapura, menunjukkan tekadnya untuk melawan proses ekstradisi.*
(tt/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal