Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali melakukan pergantian kepemimpinan di tubuh Perum Bulog. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tertanggal 30 Juni 2025, Novi Helmy Prasetya resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali bertugas di TNI.
Perum Bulog dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kontribusi Novi Helmy selama menjabat. Di bawah kepemimpinannya, Bulog mencatat sejumlah pencapaian strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong transformasi organisasi ke arah yang lebih profesional dan adaptif.
"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Novi Helmy Prasetya dan mendoakan yang terbaik untuk kiprah beliau selanjutnya di institusi TNI," demikian pernyataan resmi Bulog, Kamis (3/7).
Sebagai pengganti sementara, Prihasto Setyanto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, merangkap jabatan sebagai Direktur Pengadaan.
Berikut adalah jajaran lengkap direksi terbaru Perum Bulog:
Plt Direktur Utama & Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto
Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq
Direktur Bisnis: Febby Novita
Direktur Keuangan: Hendra Susanto
Direktur Operasional & Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto
Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto
Perum Bulog memastikan bahwa komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan nasional tetap menjadi prioritas utama. Hal ini juga menjadi bagian dari peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional, sejalan dengan arahan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK