Bupati dan Wabup Madina Ungkap Tantangan Pembangunan di Hadapan DPRD Sumut

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 2.885 hektare sawah terancam gagal tanam akibat kerusakan jaringan irigasi yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Selain itu, bupati dan wakil bupati juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada para legislator, antara lain pembukaan jalan penghubung Madina–Palas, pengalihan kewenangan ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir menjadi jalan nasional, pengelolaan izin galian C dan tambang rakyat, pembangunan SPBU khusus nelayan, serta bantuan kapal tangkap.

Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif Pemkab Madina dalam memperjuangkan kepemilikan saham daerah di perusahaan tambang.

Ia juga menilai bahwa pembukaan peluang bagi investor lain akan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, Aswin Parinduri mendorong optimalisasi penggunaan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan agar fokus pada sektor prioritas pembangunan.

Ia juga mendukung penyesuaian luas lahan kontrak karya PT Sorikmas Mining untuk membuka ruang investasi baru.

Anggota DPRD lainnya, Rahmat Rayyan, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan dek Aek Maccom yang dinilai krusial bagi kelancaran mobilitas masyarakat.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumut untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.*