Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA - DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 (RPJP).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safii, SH, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, para anggota dewan, perwakilan OPD, dan unsur Forkopimda.
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi:
Fraksi PDI Perjuangan
Menerima kedua Ranperda dengan catatan penting: perlunya pengawasan ketat pada pelaksanaan PIKID agar tidak merugikan lingkungan dan pengusaha lokal.
Untuk RPJP APBD 2024, OPD diminta merancang anggaran yang terukur dan berkualitas serta menghindari praktik curang.
Dibacakan oleh: Jalasmar Sitinjak
Fraksi Partai Gerindra
Mendorong Pemkab untuk memperbaiki capaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI di masa mendatang.
Menyatakan dukungan terhadap dua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan dukungan terhadap produk lokal.
Dibacakan oleh: Andriansyah, SH
Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
Mendorong OPD menindaklanjuti rekomendasi Pansus RPJP.
PIKID diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan daerah.
Dibacakan oleh: Agung Setiawan, SE
Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)
Menyambut baik PIKID sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Kritik disampaikan terkait predikat WDP yang dianggap sebagai kemunduran tata kelola pemerintahan.
Dibacakan oleh: Chairul Bariah, SM
Fraksi KDRI (Kebangkitan Demokrasi Rakyat Indonesia)
Menilai PIKID penting untuk memberi kepastian hukum bagi investor.
Menyetujui RPJP APBD 2024 untuk disahkan sebagai Perda.
Dibacakan oleh: Sarianto Damanik, SE
Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional)
Menginginkan pelaksanaan PIKID dilakukan dengan serius dan konsisten oleh dinas terkait.
Mengingatkan perlunya disiplin dalam pengelolaan keuangan dinas terkait.
Dibacakan oleh: Nafiar, S.Pd., M.Si
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui kedua Ranperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara. Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat iklim investasi dan transparansi anggaran di Kabupaten Batu Bara.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL