2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih kreatif, inovatif, dan berpikir out of the box dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (23/7), juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Agustinus Zega menyatakan bahwa langkah optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Namun menurutnya, penjelasan Gubernur Sumut justru belum menunjukkan langkah konkret.
"Jawaban Gubernur Sumut terkait optimalisasi pendapatan daerah belum konkret. Kami menilai Pemprov harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah," tegas Agustinus.
Desak Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Transparansi
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran daerah yang akurat dan transparan. Analisis prognosis pendapatan dan perencanaan belanja daerah harus dikaji secara matang, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal sebagai sumber pendapatan.
"Semua proses anggaran harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas," lanjut Agustinus.
Kritik atas Kinerja Infrastruktur dan Administrasi
Fraksi PDIP turut mengkritik pengakuan Pemprov Sumut bahwa pembangunan infrastruktur belum berjalan optimal. Mereka menilai alasan seperti kendala teknis, kesiapan lahan, dan perizinan tidak dapat diterima secara logis.
"Pembangunan infrastruktur seharusnya sudah disiapkan dari sisi teknis dan administratif sebelum pelaksanaan. Alasan keterlambatan tidak dapat dijadikan pembenaran," tegasnya.
Pendidikan, Perkebunan, dan Agraria Jadi Sorotan
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL