Kemhan Ubah Nama Latsarmil Calon Manajer Kopdes, Kini Fokus Bela Negara dan Manajerial
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nama pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kope
NASIONAL
BINJAI – Kabar mengenai kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Binjai tengah menjadi perhatian publik sejak Jumat malam (25/7/2025) hingga Sabtu siang (26/7/2025).
KPK dikabarkan mendatangi kota tersebut dalam rangka penanganan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2024 yang diperoleh Pemerintah Kota Binjai sebesar Rp 20,8 miliar.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa KPK meminta Pemko Binjai mengembalikan dana insentif tersebut ke pemerintah pusat, dengan nominal pengembalian yang disebut mencapai dua kali lipat, yakni sekitar Rp 40 miliar.
Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Binjai secara tegas membantah kabar tersebut.
"Informasi itu hoaks. Kami belum menerima informasi soal pengembalian dana tersebut," ujar Kepala Diskominfo Kota Binjai, Sofyan Siregar, Sabtu (26/7/2025).
Sebelumnya, isu pemeriksaan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat dan Wali Kota Binjai terkait Dana Insentif Fiskal juga pernah mencuat.
Namun, hal tersebut dibantah oleh Kepala Bappeda Kota Binjai, Amir Hamzah. Amir menegaskan bahwa yang berlangsung adalah rapat koordinasi pencegahan korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah se-Sumatera Utara, bukan pemeriksaan.
"Kami semua kepala daerah menghadiri rakor tahap awal di KPK untuk wilayah Sumatera Bagian Utara, termasuk Kota Binjai. Itu merupakan rapat koordinasi, bukan pemeriksaan terkait dana insentif fiskal," jelas Amir pada Mei 2025.
Menurut Amir, dana insentif fiskal yang diterima Kota Binjai dialokasikan untuk pembangunan kota serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Mengenai jumlah total dana, Amir menyarankan untuk mengonfirmasi langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD).
Di sisi lain, proses penyelidikan terkait dugaan penyimpangan Dana Insentif Fiskal ini sedang berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, menyampaikan bahwa hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan resmi terkait potensi kerugian negara.
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nama pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kope
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3
EKONOMI
DELI SERDANG Aksi pencurian besi kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini, pagar besi Monumen DR TD Pardede d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan revisi UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memperkuat kewe
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menanggapi santai sorotan publik terkait prosesi adat yang memperlihatkan Presiden
POLITIK
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), diwarnai insiden yang diseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Fakta baru kembali mencuat dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (Smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi PDI Perjuangan, Arif Jaka Sona, resmi dilantik sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjua
POLITIK
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Meta menyusul meningkatnya temuan kome
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai dugaan dua desa di I
NASIONAL