Koperasi atau Militerisasi? Ribuan Pengelola Jalani Pelatihan 45 Hari Pakai Seragam Loreng
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, pada Minggu (27/7/2025).
Reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas SDABMBK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pihak kecamatan, serta jajaran struktural PAC PDI Perjuangan Medan Area.
Dalam sambutannya, Agus Setiawan menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme rapat dan pengawasan di DPRD Kota Medan.
"Kami siap membantu masyarakat yang membutuhkan dan menampung semua usulan untuk dibahas di tingkat legislatif. Harapan kami, setiap masukan dari masyarakat dapat direalisasikan demi kesejahteraan bersama," tegasnya.
Sorotan tajam datang dari warga terkait lambatnya penyelesaian proyek pelebaran parit yang menyebabkan kerusakan di Jalan Sampali.
Warga menyampaikan kekecewaannya atas proyek yang hingga kini belum rampung, meski sudah berjalan lebih dari tiga tahun.
"Biasanya ada kejelasan kapan sebuah pekerjaan selesai. Ini sudah masuk tahun ketiga, tapi jalan masih rusak dan tak kunjung diperbaiki," keluh Gunawan, salah satu warga.
Ia juga mempertanyakan penambahan proyek pembangunan jembatan di tengah pekerjaan lama yang belum selesai.
Menurutnya, hal ini bisa memperparah ketidakpastian penyelesaian.
Meski demikian, warga juga mengapresiasi penanganan cepat terhadap keluhan terkait penerangan jalan umum, yang dinilai telah ditindaklanjuti secara cepat, akurat, dan tepat sasaran.
"Kami butuh wakil rakyat yang seperti ini, yang bisa menyahuti aspirasi warga secara cepat dan nyata," tambah Gunawan.
Agus Setiawan mengaku merasakan langsung dampak keterlambatan penyelesaian proyek ketika hendak menghadiri kegiatan reses.
Ia bahkan harus memutar arah karena akses jalan tertutup.
"Apa yang disampaikan warga itu benar. Saya sendiri mengalami kesulitan saat menuju lokasi karena jalan ditutup untuk proyek yang belum rampung, ditambah lagi kini ada proyek jembatan baru," ujar Agus.
Menanggapi hal ini, ia menyampaikan niatnya untuk memanggil Kepala Dinas terkait guna meminta penjelasan.
Ia juga akan membawa persoalan tersebut ke dalam forum RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) agar segera ditindaklanjuti secara serius.
Agus juga meminta UPT untuk meninjau rumah warga bernama Ibu Lili, yang terdampak langsung akibat proyek pelebaran parit.
Peninjauan ini penting untuk memastikan kejelasan status kepemilikan tanah yang terdampak.
"Kami akan cek langsung bersama UPT, apakah itu lahan milik Ibu Lili atau lahan milik Pemko Medan," katanya.
Kegiatan reses ini kembali menegaskan pentingnya keterlibatan wakil rakyat dalam menyerap dan menindaklanjuti persoalan di tengah masyarakat.
Agus Setiawan menegaskan bahwa seluruh aduan akan diproses melalui jalur resmi dan diperjuangkan untuk menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.*
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi,
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam di Gedung Jaksa Agung M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN