Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Pelantikan ini menandai era baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang kini dipisahkan dari Kementerian Agama.
Dikenal dengan sapaan Gus Irfan, Menteri yang juga merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Ia aktif terlibat dalam penyelenggaraan haji 2025 sebagai pendamping dan pengawas, sekaligus mempersiapkan transisi pengelolaan ibadah haji yang mandiri pada 2026.
Gus Irfan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani bahkan telah mengunjungi Arab Saudi untuk meninjau lahan seluas 80 hektare yang akan dijadikan Kampung Haji Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperbaiki fasilitas dan layanan bagi jamaah Indonesia.
Lahir di Jombang pada 1963, Gus Irfan menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Brawijaya. Selain itu, ia aktif di dunia pesantren sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pengasuh Pesantren Al-Farros, serta Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
Kiprah politik Gus Irfan dimulai dengan bergabung di Partai Gerindra dan menjadi Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Uno pada 2018. Pada Pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penunjukan Gus Irfan sebagai menterinya merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, mengingat Indonesia adalah negara dengan jamaah terbanyak di dunia.
Penunjukkan ini juga menandai berakhirnya peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah 75 tahun, sebagai bagian dari reformasi tata kelola layanan haji yang lebih profesional dan terfokus.*
(at/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL