Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Pelantikan ini menandai era baru dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang kini dipisahkan dari Kementerian Agama.
Dikenal dengan sapaan Gus Irfan, Menteri yang juga merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Ia aktif terlibat dalam penyelenggaraan haji 2025 sebagai pendamping dan pengawas, sekaligus mempersiapkan transisi pengelolaan ibadah haji yang mandiri pada 2026.
Gus Irfan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani bahkan telah mengunjungi Arab Saudi untuk meninjau lahan seluas 80 hektare yang akan dijadikan Kampung Haji Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperbaiki fasilitas dan layanan bagi jamaah Indonesia.
Lahir di Jombang pada 1963, Gus Irfan menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Brawijaya. Selain itu, ia aktif di dunia pesantren sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, pengasuh Pesantren Al-Farros, serta Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU).
Kiprah politik Gus Irfan dimulai dengan bergabung di Partai Gerindra dan menjadi Juru Bicara Tim Prabowo-Sandiaga Uno pada 2018. Pada Pemilu 2024, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penunjukan Gus Irfan sebagai menterinya merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, mengingat Indonesia adalah negara dengan jamaah terbanyak di dunia.
Penunjukkan ini juga menandai berakhirnya peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji setelah 75 tahun, sebagai bagian dari reformasi tata kelola layanan haji yang lebih profesional dan terfokus.*
(at/j006)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL