Ini Penjelasan Lengkap Bupati Tapsel Soal Sengketa Lahan di Konsesi TPL

Lahan Hutan Produksi yang telah dikelola masyarakat untuk permukiman dan pertanian, akan diselesaikan melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

Bupati menegaskan, program TORA akan dibiayai melalui APBD Tapsel, termasuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke kas negara. Ia menargetkan, penyelesaian ini bersifat legal, adil, dan permanen.

Meluruskan Informasi Terkait Luasan TPL

Terkait kabar luas konsesi PT TPL yang bertambah 1.200 Ha, Bupati menegaskan tidak ada penambahan izin. Perbedaan data disebabkan overlay peta baru berdasarkan SK Menteri LHK No: SK.6609/Menlhk-PKTL/KUH/PLH.2/10/2021, di mana sebagian wilayah terpotong secara administrasi.

"1.200 Ha itu secara teknis keluar dari Tapsel, tapi seharusnya tetap diakui sebagai bagian dari wilayah kita. Kalau tidak, Tapsel akan kembali kehilangan luas wilayah seperti yang sudah terjadi sebelumnya," jelasnya.

Fokus pada Solusi dan Penguatan Ekonomi Daerah

Gus Irawan mengungkapkan, program ini juga mendukung pembangunan rumah untuk 7.000 ASN Tapsel, yang akan dimulai tahun depan. Lokasi perumahan tersebut sebagian besar berada dalam APL 4.577 Ha di Sipirok.

"Dengan memindahkan ASN ke Sipirok, belanja pegawai sebesar Rp60 miliar per bulan akan berputar di Tapsel. Ini menjadi solusi peningkatan ekonomi lokal," ungkapnya.

Ini Penjelasan Lengkap Bupati Tapsel Soal Sengketa Lahan di Konsesi TPL

Ini Penjelasan Lengkap Bupati Tapsel Soal Sengketa Lahan di Konsesi TPL

Tersangka Provokasi Digital, Laras Faizati Ajukan Restorative Justice ke Bareskrim

Warga Dusun Palang Tuntut Realisasi TORA, DPRD Tapsel dan Pemerhati Siap Menjembatani Aspirasi

JAM-Pidum Tetapkan Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Gorontalo

Ajukan Restorative Justice, Laras Faizati Harap Proses Hukum Dihentikan