BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh (BMA) bekerja sama dengan Unicef menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang pengawasan perwalian, Kamis (2/10/2025) di Hotel Ayani, Banda Aceh. Kegiatan ini diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan perwalian di Aceh.
Andi Yuga Tama, Kepala Kantor Unicef Perwakilan Aceh, menyampaikan bahwa pengawasan perwalian, selain pengelolaan zakat, merupakan instrumen penting untuk melindungi hak anak dan keluarga. Ia menegaskan, jika Ranpergub disahkan, pengawasan perwalian di Aceh bisa menjadi yang pertama di Indonesia.
Sementara itu, Ketua BMA, Mohammad Haikal, menekankan bahwa pengawasan perwalian adalah amanah strategis. Peran kuratif BMA harus diutamakan demi perlindungan anak, dan penyusunan Ranpergub telah berlangsung sejak tahun lalu, menyesuaikan perubahan Qanun Aceh tentang Baitul Mal.
Baca Juga:Muhammad Ikhsan, anggota Badan BMA, menambahkan bahwa workshop pada 16 September 2025 telah menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis, yang menjadi acuan penyusunan Ranpergub bersama Dinas Sosial, Mahkamah Syar'iyah, dan pihak terkait lainnya. FGD ini bertujuan menghimpun masukan, saran, dan perspektif para pemangku kepentingan, serta menyempurnakan norma, struktur, dan mekanisme pengawasan perwalian.
FGD dihadiri oleh 31 peserta dari unsur BMA, Mahkamah Syar'iyah, Dinas Sosial, Biro Hukum Setda Aceh, DRKA, DPMG, DP3A, serta perwakilan BMK dan BMG.*(dv19)
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
JAKARTA Keberadaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 24 hari di Prancis pada bulan September 2024 menuai sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja org
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi terbuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pengg
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
