"TPL tidak diizinkan merampas tanah leluhur, tidak boleh merusak ekosistem hutan. Kami sudah cukup lama menahan diri. Kini saatnya rakyat Tapanuli bersuara," ujar Walden.
Senada, Rokki Pasaribu, pimpinan aksi, menilai kekerasan yang dilakukan terhadap warga merupakan pola lama yang terus berulang.
"Puluhan tahun kami menunggu perubahan, tapi yang kami dapat hanya intimidasi dan penindasan. Tak ada solusi lain selain TPL hengkang dari tanah Tapanuli," tegasnya.
Para pengunjuk rasa mendesak Bobby Nasution merekomendasikan pencabutan izin TPL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menghentikan operasional perusahaan tersebut.
Konflik antara masyarakat adat dan PT TPL telah berlangsung selama puluhan tahun.
Masyarakat menuding perusahaan melakukan perambahan hutan dan perampasan lahan ulayat, sementara perusahaan berdalih beroperasi sesuai izin kehutanan.
Kini, bola panas itu berada di tangan Bobby Nasution. Ia berdiri di antara dua tekanan besar: menyelamatkan lingkungan dan melindungi mata pencaharian ribuan pekerja.
Publik menunggu, apakah Gubernur muda itu akan berpihak pada rakyat, atau tetap menjaga kepentingan korporasi.*