MEDAN — Ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Aksi besar-besaran yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11), itu menggema dengan satu pesan: hentikan penderitaan rakyat Tapanuli.
Desakan warga ini akhirnya mendapat tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.Baca Juga:
Ia menyatakan pemerintah provinsi sedang mengkaji dua opsi: penutupan penuh atau pengurangan lahan konsesi TPL.
"Kalau memang mengganggu masyarakat, tentu kami mendukung penutupan. Tapi di sisi lain, ada 11 ribu tenaga kerja di sana. Ini yang sedang kami pertimbangkan bersama," ujar Bobby saat ditemui di Medan, Rabu (12/11).
Menurut Bobby, keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Sumut dapat mengajukan rekomendasi resmi.
"Kami bisa merekomendasikan penutupan atau penciutan luas areal konsesi. Misalnya, sebagian lahan bisa dikembalikan ke masyarakat, sementara perusahaan tetap beroperasi di area terbatas," jelasnya.
Bobby memastikan akan meninjau langsung lokasi TPL di kawasan Tapanuli Raya untuk menilai dampak lingkungan dan sosial secara faktual.
Ia juga menepis tudingan bahwa dirinya menghindari massa saat aksi berlangsung.
"Saya sedang diundang ke Istana karena ada pahlawan asal Sumut yang dianugerahi gelar oleh Presiden. Jadi bukan kabur," katanya.
Di sisi lain, gelombang protes terhadap PT TPL semakin membesar.
Pastor Walden Sitanggang, Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, menyebut keberadaan perusahaan itu telah merampas hak rakyat dan merusak alam.
"TPL tidak diizinkan merampas tanah leluhur, tidak boleh merusak ekosistem hutan. Kami sudah cukup lama menahan diri. Kini saatnya rakyat Tapanuli bersuara," ujar Walden.
Senada, Rokki Pasaribu, pimpinan aksi, menilai kekerasan yang dilakukan terhadap warga merupakan pola lama yang terus berulang.
"Puluhan tahun kami menunggu perubahan, tapi yang kami dapat hanya intimidasi dan penindasan. Tak ada solusi lain selain TPL hengkang dari tanah Tapanuli," tegasnya.
Para pengunjuk rasa mendesak Bobby Nasution merekomendasikan pencabutan izin TPL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menghentikan operasional perusahaan tersebut.
Konflik antara masyarakat adat dan PT TPL telah berlangsung selama puluhan tahun.
Masyarakat menuding perusahaan melakukan perambahan hutan dan perampasan lahan ulayat, sementara perusahaan berdalih beroperasi sesuai izin kehutanan.
Kini, bola panas itu berada di tangan Bobby Nasution. Ia berdiri di antara dua tekanan besar: menyelamatkan lingkungan dan melindungi mata pencaharian ribuan pekerja.
Publik menunggu, apakah Gubernur muda itu akan berpihak pada rakyat, atau tetap menjaga kepentingan korporasi.*
(d/ad)
BATU BARA Pemberantasan narkoba terus digencarkan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Batu Bara. Terbaru, Unit Reskrim Polsek
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintah melalui adopsi Infrastrukt
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Rombongan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melakukan kunjungan ke Masjid Istiqomah Nagori Rambung
AGAMA
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Masyarakat Dusun Lam Me, Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, menggelar buka puasa bersama dengan Tuha Peut dan aparatur gampong, K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, divonis 9 tahun penjara dalam perkara korupsi tata niaga minyak mentah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri perfilman nasional, meski menunjukkan angka penonton yang tinggi dan pangsa pasar domestik mencapai 65 persen, dinilai
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan terkait p
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik bagi mas
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras maupun ayam dari Am
EKONOMI
