Tanpa APBN, RI Gandeng Swasta untuk Storage Minyak Cadangan Nasional
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
LABUHANBATU UTARA - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menegaskan komitmennya terhadap pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Aula Ridho Yaman, Kamis, 13 November 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., didampingi Pj. Sekda Labura, Susi Asmarani, M.Si. Hadir pula Ketua Satgas 1.2 Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin, bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sambutannya, Hendri Yanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK di Tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok.Baca Juga:
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025.
"Semoga kehadiran tim KPK memberikan masukan dan informasi baru bagi kami dalam meningkatkan nilai MCP, SPI, serta memperbaiki pelaksanaan proyek strategis daerah," ujar Bupati Hendri Yanto.
Bupati menjelaskan bahwa KPK saat ini mendorong dua program nasional dalam pencegahan korupsi, yakni Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kedua program ini, kata dia, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan indikator nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi, regulasi yang bersih, serta akuntabilitas publik.
"Program MCSP dan SPI menjadi ukuran sejauh mana daerah mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Satgas 1.2 Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin, mengapresiasi langkah Labura yang aktif memperkuat sistem pengawasan internal dan terbuka dalam kolaborasi dengan KPK.
Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, melainkan juga pembenahan sistem dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Di akhir kegiatan, Bupati Hendri Yanto Sitorus menyerahkan plakat penghargaan kepada tim KPK sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.*
JAKARTA Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak dengan kapasitas hingga tiga bulan, jauh lebih besar diban
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, menerima jatah bulan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau orang tua memanfaatkan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga 9 Maret 2026, denga
EKONOMI
MEDAN Operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara dihentikan sementara karena belum melakukan pendaftaran S
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu memberikan keuntungan maksimal bagi negar
EKONOMI
MEDAN Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Selasa (10/3/2026), unt
NASIONAL
BANDA ACEH Personel Bidang Humas Polda Aceh membagikan ratusan kilogram kurma bantuan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang melarang audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (B
EKONOMI