Bupati Labura Tegaskan Komitmen Antikorupsi dalam Rakor Bersama KPK

LABUHANBATU UTARA - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menegaskan komitmennya terhadap pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Aula Ridho Yaman, Kamis, 13 November 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., didampingi Pj. Sekda Labura, Susi Asmarani, M.Si. Hadir pula Ketua Satgas 1.2 Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin, bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sambutannya, Hendri Yanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK di Tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok.

Baca Juga:

• KPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH, Terpisah dari Kasus Kuota Haji

Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025.

"Semoga kehadiran tim KPK memberikan masukan dan informasi baru bagi kami dalam meningkatkan nilai MCP, SPI, serta memperbaiki pelaksanaan proyek strategis daerah," ujar Bupati Hendri Yanto.

Bupati menjelaskan bahwa KPK saat ini mendorong dua program nasional dalam pencegahan korupsi, yakni Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Kedua program ini, kata dia, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan indikator nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi, regulasi yang bersih, serta akuntabilitas publik.

"Program MCSP dan SPI menjadi ukuran sejauh mana daerah mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Satgas 1.2 Koordinasi dan Supervisi KPK, Uding Juharudin, mengapresiasi langkah Labura yang aktif memperkuat sistem pengawasan internal dan terbuka dalam kolaborasi dengan KPK.

Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, melainkan juga pembenahan sistem dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Di akhir kegiatan, Bupati Hendri Yanto Sitorus menyerahkan plakat penghargaan kepada tim KPK sebagai simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.*

(um)

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di BPKH, Terpisah dari Kasus Kuota Haji

Kaur Keuangan Desa di Nias Selatan Ditahan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp965 Juta

Kejari Medan Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi BBM Solar Subsidi di Kecamatan Medan Polonia

Kasus Korupsi Jalan Sumut, Rayhan Piliang Nangis Bacakan Pledoi: Cuma Bantu Ayah Cari Nafkah

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban Ponorogo

Kejatisu Perluas Pengusutan Korupsi Smartboard Tebing Tinggi, Tiga Perusahaan di Jakarta Digeledah