Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara memastikan pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 akan dilakukan secara merata dan terpadu di berbagai wilayah.
Program ini dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang menekankan keterpaduan pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi dalam satu kawasan.
Baca Juga:Kepala Dinas PUPR Sumut, Hendra Darmawan Siregar, menyebutkan, pembangunan ini bertujuan agar seluruh sektor infrastruktur saling mendukung dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Terkait PHTC, kami akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara merata di tahun 2025. Fokusnya adalah keterpaduan antar bidang, baik jalan, jembatan, maupun irigasi," ujar Hendra saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (13/11/2025).
Rincian Proyek Jalan Provinsi Tahun 2025
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sumut akan melaksanakan enam proyek jalan provinsi dengan total panjang 116,7 kilometer dan nilai anggaran Rp106,32 miliar.
Beberapa proyek tersebut antara lain:
- Jalan Panjang Ganjang–Pakkat (Humbang Hasundutan): 4 km, progres fisik 70%, realisasi keuangan 20%.
- Jalan Pantai Cermin–Perbaungan (Serdangbedagai): 1,06 km, progres fisik 75%, keuangan 20%.
- Jalan Bridaham–Dolok Masihul (Serdangbedagai): 1,437 km, progres fisik 21%, keuangan 20%.
- Jalan Tanjung Beringin–Bandar Khalifah (Batubara–Serdangbedagai): 3,5 km, progres fisik 30%, keuangan 20%.
- Jalan Sigaringging–Batas Jungak (Phakpak Barat–Dairi): 3,87 km, progres fisik 21%, keuangan menunggu progres lebih lanjut.
- Jalan Aek Kota Batu–Batas Labusel (Labuhanbatu Utara): progres fisik 21%, keuangan 21%.
Pembangunan Jembatan dan Irigasi
Selain jalan, PUPR Sumut membangun lima jembatan dengan total panjang 217 meter:
- Dano Laole (Nias Barat): 95 m, fisik 73,47%, keuangan 55%.
- Titi Keramat (Deliserdang): 20 m, fisik 35%, keuangan 20%.
- Aek Pandomuan (Tapanuli Utara): 8 m, fisik 40%, keuangan 30%.
- Aek Batang Angkola (Padangsidimpuan): 8 m, fisik 10%, keuangan 0%.
Untuk sektor sumber daya air, terdapat dua proyek peningkatan daerah irigasi dengan total anggaran Rp7,36 miliar:
- Kabupaten Simalungun – progres fisik 20%, keuangan 20%.
- Kabupaten Serdangbedagai – progres fisik 45%, keuangan 30%.Hendra menyebutkan, rencana proyek dan anggaran untuk tahun 2026 masih dalam tahap pembahasan.
Data kondisi jalan dan prioritas perbaikan tengah ditabulasi.
"Membangun jalan harus melalui perencanaan matang. Ketika masyarakat meminta perbaikan, tidak bisa langsung dikerjakan. Harus dihitung dulu panjang jalan, biaya konsultan, dan tahapan lelangnya. Setelah jelas, proyek bisa dilelang dan dikerjakan sesuai prosedur," jelasnya.*
Baca Juga:
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL