Simalungun Dorong Reformasi Kebijakan Daerah Usai Hadiri IKK Award 2025 di Surabaya

SURABAYA- Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmen memperkuat kualitas kebijakan daerah usai menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 di Surabaya, Senin, 24 November 2025.

Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga hadir mewakili Bupati dalam acara yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tersebut.

IKK Award 2025 menjadi salah satu instrumen evaluasi nasional yang menilai mutu kebijakan pemerintah daerah. Tahun ini, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyerahkan langsung penghargaan kepada daerah-daerah dengan performa kebijakan terbaik.

Baca Juga:

• Bappenda Batu Bara Dukung Optimalisasi Pelayanan Publik Lewat Mal Pelayanan Publik Terpapadu

Acara turut dihadiri Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi Tasdik Kinanto, serta Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Dalam sambutannya, Tasdik menekankan bahwa kualitas kebijakan tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi.

Ia menyoroti bahwa pelayanan publik harus memberikan kepastian waktu dan biaya bagi masyarakat.
"Jika aturan menyebut satu jam, ya satu jam. Kepastian waktu adalah harga mati," kata Tasdik, menegaskan urgensi kedisiplinan pelayanan publik.

Kepala LAN RI Taufiq menambahkan bahwa IKK Award 2025 sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan birokrasi, hukum, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan.

Partisipasi instansi pemerintah tahun ini meningkat tajam.

Dari 646 instansi, 548 di antaranya berpartisipasi—setara 85 persen. LAN RI menilai 1.479 kebijakan dari 27 sektor strategis, dengan nilai rata-rata nasional mencapai 63 poin.

Enam kota tercatat meraih predikat "Unggul", antara lain Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.

Di tengah peta capaian nasional tersebut, kehadiran Wakil Bupati Benny dinilai sebagai momentum bagi Pemkab Simalungun untuk mempercepat perbaikan kualitas kebijakan.

Benny mengatakan bahwa evaluasi nasional seperti IKK menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah untuk bersaing dalam mutu tata kelola.

"Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Pemkab Simalungun menyatakan akan memperkuat transparansi, memperbaiki sistem administrasi, serta memastikan kebijakan daerah berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks persaingan kualitas kebijakan antar-daerah, langkah ini dipandang sebagai upaya memperkokoh posisi Simalungun dalam arus besar reformasi birokrasi nasional.*

(um)

Bappenda Batu Bara Dukung Optimalisasi Pelayanan Publik Lewat Mal Pelayanan Publik Terpapadu

Bupati Ketapang Berkesan Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Seragam Komcad dan Sirene Jadi Sorotan

Pemerintahan Gusnar-Idah di Gorontalo Terapkan Kebijakan Empat Hari Kerja untuk ASN

Kajati Sumut Dorong Kejari Nias Selatan Raih Predikat WBK

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga Pasca Pemangkasan Anggaran

Menkop Budi Arie Setiadi Bentuk Pos Pengaduan untuk Tangani Koperasi Bermasalah