BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
BALI – Pemerintah Provinsi Bali resmi menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Dengan total 717 Posbankum yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, Bali kini menjadi salah satu dari 29 provinsi yang memiliki layanan hukum desa/kelurahan 100 persen, Jumat (12/12/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat sebaiknya mengedepankan pendekatan restoratif dan kearifan lokal.Baca Juga:
Menurut dia, nilai-nilai Tri Hita Karana dan semangat Menyama Braya serta Paras Paros Sarpanaya dapat menjadi fondasi penyelesaian masalah hukum secara damai.
"Selesaikanlah persoalan di Posbankum Desa atau Kelurahan. Duduk bersama, berbicara secara terbuka, dan utamakan kebersamaan. Inilah esensi keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya," ujar Supratman di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Denpasar.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut positif terobosan ini.
Ia menyebut Posbankum sebagai langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya krama Bali yang demokratis, berkeadilan, sejahtera, dan bahagia Niskala-Sekala.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dari 717 Posbankum, 636 berada di desa dan 81 di kelurahan.
Selain itu, Provinsi Bali akan melatih 8.680 paralegal secara bertahap.
Pelatihan angkatan pertama akan diikuti 550 paralegal secara daring mulai 19–23 Desember 2025.
Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau 85,5 persen dari total 83.946 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Bali juga didukung oleh 11 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi yang memperkuat layanan Posbankum.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Kanwil Kemenkum Bali dan para dekan fakultas hukum dari berbagai universitas di Bali sebagai bentuk dukungan pengembangan layanan Posbankum.*
(dh)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN