BALI – Pemerintah Provinsi Bali resmi menuntaskan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan.
Dengan total 717 Posbankum yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, Bali kini menjadi salah satu dari 29 provinsi yang memiliki layanan hukum desa/kelurahan 100 persen, Jumat (12/12/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat sebaiknya mengedepankan pendekatan restoratif dan kearifan lokal.Baca Juga:
Menurut dia, nilai-nilai Tri Hita Karana dan semangat Menyama Braya serta Paras Paros Sarpanaya dapat menjadi fondasi penyelesaian masalah hukum secara damai.
"Selesaikanlah persoalan di Posbankum Desa atau Kelurahan. Duduk bersama, berbicara secara terbuka, dan utamakan kebersamaan. Inilah esensi keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya," ujar Supratman di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Denpasar.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut positif terobosan ini.
Ia menyebut Posbankum sebagai langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya krama Bali yang demokratis, berkeadilan, sejahtera, dan bahagia Niskala-Sekala.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, dari 717 Posbankum, 636 berada di desa dan 81 di kelurahan.
Selain itu, Provinsi Bali akan melatih 8.680 paralegal secara bertahap.
Pelatihan angkatan pertama akan diikuti 550 paralegal secara daring mulai 19–23 Desember 2025.
Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau 85,5 persen dari total 83.946 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Bali juga didukung oleh 11 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi yang memperkuat layanan Posbankum.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Kanwil Kemenkum Bali dan para dekan fakultas hukum dari berbagai universitas di Bali sebagai bentuk dukungan pengembangan layanan Posbankum.*
(dh)
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
