Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh jajaran eksekutif di Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota harus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penuh tanggung jawab, berkualitas, dan berintegritas, tidak sekadar memenuhi prosedur administratif.
Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Semester II Tahun 2025, di Hotel Four Star, Jalan Raya Puputan, Denpasar, Selasa (30/12/2025).
Koster menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah sebagai amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara politik, konstitusional, dan moral.Baca Juga:
Ia mengingatkan agar urusan negara tidak dicampuradukkan dengan kepentingan partai politik, termasuk dalam pembahasan APBD dan tindak lanjut hasil audit.
"BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang mendapat mandat konstitusional untuk melakukan audit. Seluruh eksekutif dan legislatif wajib memahami dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tertib dan konsisten," ujarnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tabanan yang meraih nilai pemeriksaan tertinggi.
Ia menyatakan akan bersurat kepada para bupati terkait kehadiran, ketepatan waktu pembahasan APBD, dan percepatan tindak lanjut temuan BPK.
LHP BPK RI Semester II Tahun 2025 mencakup pemeriksaan kinerja manajemen aset, penyelenggaraan data pokok pendidikan, serta kepatuhan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Tabanan.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menekankan pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas manajemen aset, digitalisasi, pengamanan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), serta efektivitas penyelenggaraan data pokok pendidikan.
Sementara pemeriksaan kepatuhan menilai kesesuaian belanja daerah terhadap peraturan perundang-undangan.
"Secara umum, nilai rata-rata Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota telah jauh melampaui indikator nasional sebesar 70 persen. Namun, masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti," kata Satria Perwira.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI