BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima audiensi Forum Solidaritas Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Jumat (9/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda memaparkan langkah strategis pemerintah dalam penanganan pascabencana, termasuk perpanjangan masa tanggap darurat hingga 22 Januari 2026.
Menurut M. Nasir, Pemerintah Aceh menyusun program Quick Win selama 14 hari ke depan, serta program lanjutan selama 30 hari untuk percepatan pemulihan.Baca Juga:
Fokus pemulihan dibagi dalam enam klaster utama: pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan wilayah.
Pada klaster logistik, pemerintah mengoptimalkan distribusi bantuan hingga ke wilayah pedalaman yang terisolasi.
Selain air drop, bantuan kini dijangkau melalui relawan motor trail dan kendaraan offroad.
Sementara untuk pengungsian, perhatian diberikan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) dengan pengawasan Pemerintah Aceh dan kabupaten.
Di sektor kesehatan, sebagian besar rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, dibantu tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia.
Sedangkan klaster pendidikan mendapat perhatian khusus karena banyak fasilitas sekolah rusak.
Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk seragam, buku, dan meubeler sekolah, serta menurunkan 4.000 ASN ke Aceh Tamiang untuk membersihkan sekolah dan dayah, memastikan proses belajar mengajar kembali berjalan optimal.
Lebih lanjut, pemerintah tengah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai panduan pembangunan infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.
M. Nasir menekankan, fokus utama R3P adalah normalisasi sungai dan pembersihan lingkungan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan.
"Penyusunan R3P ini sangat krusial. Kita tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga fokus mengembalikan kapasitas tampung air sungai agar risiko banjir luapan bisa diminimalisir," ujar M. Nasir.
Ketua Forum Solidaritas Aceh, Delsi Roni, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung percepatan pemulihan melalui kolaborasi lintas elemen, termasuk NGO, akademisi, dan lembaga pemerhati perempuan.
"Kami ingin memastikan kolaborasi yang kuat dalam semua aspek yang bisa kami bantu, demi mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana," pungkas Delsi Roni.*
(ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN