DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Koordinasi dan Penguatan Tim Satuan Tugas (Satgas) PNBP Jaminan Fidusia Wilayah Bali pada Senin (12/01).
Kegiatan berlangsung secara hybrid, bertempat di Ruang Nakula dan melalui Zoom Meeting, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan tim dalam pemantauan PNBP Jaminan Fidusia.
Rapat dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum HAM Bali, I Wayan Redana, dan dihadiri seluruh anggota Satgas, yang merupakan perwakilan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dari sembilan kabupaten/kota, yakni Buleleng, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Badung, dan Kota Denpasar.Baca Juga:
Kehadiran penuh ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Dalam sambutannya, I Wayan Redana menegaskan bahwa keberadaan Satgas PNBP Jaminan Fidusia memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pelaporan akta fidusia.
"Satgas ini dibentuk untuk memastikan bahwa pelaporan akta Jaminan Fidusia dilakukan secara tertib dan akuntabel, sehingga potensi PNBP dapat terjaga dengan baik," ujarnya.
Redana menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap anggota Satgas ditugaskan secara aktif sebagai operator atau reader, memantau dan memverifikasi kepatuhan notaris dalam melaporkan akta Jaminan Fidusia di wilayah kerja masing-masing.
Mekanisme kerja Satgas mencakup pemantauan data pelaporan, serta penggunaan grup komunikasi untuk melaporkan temuan dan menyelesaikan kendala teknis secara cepat, guna meminimalkan potensi kehilangan PNBP akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan.
Menutup rapat, seluruh anggota Satgas menyatakan kesanggupan dan komitmen untuk menjalankan arahan yang diberikan.
Mereka akan segera melakukan screening dan verifikasi data pelaporan fidusia notaris di wilayah masing-masing, dengan hasil pemantauan dilaporkan berkala ke Kantor Wilayah sebagai bahan evaluasi efektivitas Satgas.*
(dh)
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebag
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpi
POLITIK
BATUBARA Dugaan korupsi dalam pembangunan Pojok Baca Digital Desa di 141 desa seKabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Proy
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melonjak pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Kenaikan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah cepat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses mutasi jabatan para tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sen
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKOW Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, dalam rangka memperkuat kerja sama str
NASIONAL
MOSKOW Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional setelah menjalin komunikasi intensif dengan
EKONOMI
JAKARTA DPR RI menyoroti isu perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Suk
INTERNASIONAL
