Banding Dikabulkan! Vonis Terdakwa Kasus Sabu 100 Kg Naik dari Seumur Hidup Jadi Hukuman Mati
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
BALI — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti Webinar KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara daring melalui Zoom, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari Kick Off Program Pengembangan dan Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum Tahun 2026.
Webinar bertema "KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum" ini menekankan pembaruan sistem hukum acara pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process of law.Baca Juga:
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menekankan bahwa peningkatan kompetensi ASN menjadi kunci agar reformasi hukum diterapkan optimal, konsisten, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya penguatan SDM unggul dan reformasi hukum sebagai fondasi negara hukum yang demokratis.
Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa KUHAP baru dirancang untuk membatasi potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum melalui penguatan mekanisme pengawasan, penegasan hak tersangka dan terdakwa, serta penataan ulang kewenangan di setiap tahapan proses hukum.
"KUHAP tidak lagi semata-mata menekankan efektivitas penegakan hukum, melainkan menyeimbangkannya dengan prinsip perlindungan martabat manusia, kepastian hukum, dan akuntabilitas negara," ujar Wamenkum.
Melalui partisipasi aktif ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya mendukung agenda reformasi hukum nasional serta memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.*
(dh)
MEDAN Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram. Von
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rektor Universitas AlAzhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk m
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung
NASIONAL
DELI SERDANG Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak ses
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian Farah Hasmina Harahap, tersangka dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit di PT Bank Sumut, akhirnya berakhir. Setelah b
HUKUM DAN KRIMINAL