MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan normalisasi sungai-sungai di Kota Medan, khususnya Sungai Deli, akan dimulai tahun ini.
Menurut Zaki, upaya ini mendesak karena sungai yang tidak dinormalisasi selama 20 tahun terakhir semakin dangkal dan menyempit, menjadi penyebab utama banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.
"Kita akan berjuang tahun ini normalisasi sungai dan pelebarannya harus dimulai. Kalau tidak, banjir bisa terus terjadi, terutama yang sudah melanda dua tahun berturut-turut ini," ujar Zaki saat diwawancarai, Kamis (5/2/2026).Baca Juga:
Zaki menjelaskan, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah pusat untuk memastikan proses normalisasi berjalan lancar.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana pembangunan rumah susun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, sebagai solusi hunian yang lebih aman.
Dalam kunjungan ke Sungai Deli, Wakil Wali Kota Medan menemukan banyak rumah dan gedung yang dibangun di badan sungai.
Zaki menilai keberadaan bangunan tersebut mempersempit aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir.
"Semua rumah-rumah di bantaran sungai ini harus minimal tidak membuang sampah sembarangan dan jangan lagi membangun di situ. Sudah banyak rumah yang terkena banjir, bahkan ada yang roboh. Ini bisa membahayakan nyawa warga," tegasnya.
Selain itu, Zaki menyoroti sampah yang berserakan di sungai, mayoritas bersumber dari rumah-rumah di pinggir sungai.
Pemerintah kota akan menyurati pemilik rumah dan gedung agar tidak membuang sampah ke sungai dan mendukung normalisasi sungai berjalan lancar.
Peninjauan ini merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah untuk memulai gerakan bersih-bersih sungai dan lingkungan, dimulai dari kantor hingga rumah warga.
"Kita melaksanakan perintah Bapak Presiden agar seluruh masyarakat, terkhusus kepala daerah, prokopimda, memulai kegiatan bersih-bersih, minimal dari kantor dan rumah," kata Zakiyuddin.
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal terkait dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Seko
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa perjalanan dirinya ke luar negeri untuk menjalani pengobatan tidak menggun
PEMERINTAHAN
