Pemko Binjai Siapkan Pembongkaran Bangunan Liar di Jalan Bandung, 13 Pedagang Akan Direlokasi
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir meminta Perumda Tirtanadi meningkatkan kualitas air dan kelancaran distribusi air bersih di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kerjasama Operasi (KSO) di Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, Medan, Kamis (5/2/2026).
Sekretaris Daerah Samosir, Marudut Tua Sitinjak, menekankan bahwa masalah air bersih masih menjadi isu sensitif yang berulang setiap tahun, terutama di daerah pariwisata seperti Samosir.Baca Juga:
"Meski berada di kawasan Danau Toba, pendistribusian air bersih masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Samosir," ujar Marudut, Jumat (6/2/2026).
Dalam FGD tersebut, Pemkab juga menyoroti perlunya transparansi laporan keuangan, sinkronisasi KSO, dan peninjauan aset yang telah diserahkan kepada Tirtanadi sejak 2012 hingga 2025, senilai sekitar Rp 86 miliar.
Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, menegaskan perlunya format Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang baku dan seragam agar dominasi kewenangan jelas, menghindari tumpang tindih, dan menjamin keberlanjutan kerja sama.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan memastikan pengelolaan aset sesuai regulasi.
"Hasil diskusi akan menjadi acuan tindak lanjut, termasuk pembentukan satuan tugas untuk mengawasi aset," kata Ardian.
Kendala kualitas air, menurut Tirtanadi, disebabkan kondisi air Danau Toba yang keruh serta penggunaan instalasi pengolahan air konvensional di beberapa titik.
Untuk itu, diperlukan koordinasi pendanaan pembangunan mini water treatment agar pelayanan dapat lebih optimal.
BPKP Sumatera Utara menambahkan bahwa pengelolaan air minum harus didukung transparansi dan akuntabilitas, serta seluruh aset harus tercantum dalam PKS.
"Keterbukaan pembukuan penting agar kondisi laba-rugi terlihat jelas dan mencegah permasalahan di kemudian hari," ujar Tumpak dari BPKP Sumut.
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA