Ramadan Mubarak! Prabowo Disambut Jet Tempur F16 dan Raja Yordania di Amman
AMMAN Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh Kerajaan Yordania Hasyimiah saat tiba di Bandar Udara Militer Marka, Amman, Selasa
INTERNASIONAL
PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) meraih Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Penghargaan diserahkan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).
Capaian ini dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong standar layanan publik yang lebih optimal, profesional, dan berintegritas di tahun mendatang.Baca Juga:
Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, menekankan bahwa penilaian tahun 2025 menandai transformasi pendekatan pengawasan pelayanan publik.
Menurutnya, Ombudsman kini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh, integritas aparatur, dan aspek keadilan bagi masyarakat.
"Penilaian ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kualitas nyata pelayanan kepada masyarakat," ujar Basri Harahap.
Paluta menempati peringkat kedua tertinggi di Sumatera Utara, di bawah Pemkab Asahan.
Secara nasional, nilai rata-rata pelayanan publik berada di angka 74,64, masuk kategori sedang.
Menyongsong 2026, Pemkab Paluta menargetkan seluruh OPD dapat mencapai kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi.
Untuk mewujudkan target tersebut, Wakil Bupati menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD):
- Melakukan perbaikan tanpa menunggu siklus penilaian berikutnya.
- Menangani keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.
- Menghapus budaya 'minta dilayani' dan menggantinya dengan empati serta profesionalisme.
- Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memangkas birokrasi dan mencegah pungutan liar.
- Meminta Inspektorat lebih proaktif dalam pencegahan maladministrasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian 2025 dilakukan secara komprehensif, mencakup dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.
"Indikatornya tidak lagi sebatas kelengkapan standar pelayanan. Kami mengukur respons terhadap keluhan serta tingkat kepuasan masyarakat secara nyata," ujar Herdensi.
Berdasarkan data Ombudsman, dari 14 kabupaten/kota di Sumut, mayoritas berada pada kategori sedang.
Paluta menjadi salah satu daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan publik.
Acara ini turut dihadiri Kalapas Gunungtua dan Kabag Organisasi Setdakab Padang Lawas Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi layanan publik yang lebih profesional dan akuntabel.*
(ad)
AMMAN Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh Kerajaan Yordania Hasyimiah saat tiba di Bandar Udara Militer Marka, Amman, Selasa
INTERNASIONAL
ACEH TAMIANG Sebagian warga korban banjir akhir November 2025 di Aceh Tamiang masih tinggal di tenda pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menjadi sorotan publik setel
KESEHATAN
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo dan rekanrekannya menyoroti proses penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo. Kuasa huk
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) untuk warga terdampak bencana di Kabupaten T
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin.
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi mencabut dan meninjau ulang aturan tarif parkir yang ditetapkan pada masa kepemim
EKONOMI
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menilai Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan cal
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyoroti minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terlu
PEMERINTAHAN