Kritik Terbuka Dishub Padangsidimpuan Soal Putusan Proyek APILL, Kasasi Menanti

Alfian mengungkapkan, pada 27 Desember 2023 pihaknya menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Inspektorat, Badan Keuangan, Asisten III, dan LPSE.

Rekanan proyek tidak hadir tanpa pemberitahuan.

"Kami ingin mencari solusi, tapi mereka tidak hadir. Kontrak akhirnya kami putuskan secara tertulis dan elektronik pada hari itu juga," ujarnya.

Baik Alfian maupun Sahor menilai inti masalah terletak pada ketentuan Surat Pesanan, yang mengatur pembayaran hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan layak.

Mereka menekankan, jika pekerjaan belum selesai dan tidak bisa difungsikan, dasar hukum apa yang digunakan untuk menuntut pembayaran.

Pihak Dinas Perhubungan menyatakan akan menempuh upaya hukum kasasi, dengan harapan majelis hakim tingkat tinggi menilai ulang dokumen kontrak, fakta persidangan, dan kondisi riil proyek secara objektif.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena terkait keselamatan lalu lintas dan penggunaan anggaran pemerintah.*

(ad)

Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres Maju Pilpres, Ini Respons Jokowi

Ketika Korban Diminta Mengerti: Paradoks Keadilan Kita

BEM UI Gelar Demo di Mabes Polri Siang Ini, Desak Pencopotan Kapolri Usai Kasus Kematian Pelajar Oleh Brimob di Maluku

Anggota Komisi III Hinca Panjaitan Dorong Kajati Sumut Berani Menuntaskan Kasus HGU Mandek Bertahun-tahun

Divonis 15 Tahun, Hakim Perintahkan Rampas Aset Anak Riza Chalid Senilai Triliunan Rupiah

Konflik Tanah Adat PLTA Pakkat: Bupati Humbahas Turun Tangan, Pastikan Hukum dan Investasi Tetap Terjaga