JAKARTA— Ombudsman Republik Indonesia (RI) buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombudsman dan rumah salah satu komisionernya, Yeka Hendra Fatika, pada pekan lalu.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejagung dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
"Kami menghormati Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ombudsman juga akan memastikan bahwa seluruh proses ini berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan," kata Najih dalam keterangannya yang dilansir dari situs resmi Ombudsman pada Senin (16/3/2026).Baca Juga:
Najih menambahkan, Ombudsman memiliki komitmen untuk mendukung supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pihaknya juga menegaskan bahwa setiap produk pengawasan yang dikeluarkan oleh Ombudsman, baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun rekomendasi, sudah melalui mekanisme kontrol yang ketat sesuai peraturan internal.
Keberatan atas Dugaan Manipulasi Rekomendasi Ombudsman
Penggeledahan yang dilakukan Kejagung bermula dari dugaan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO), yang terkait dengan rekomendasi Ombudsman dalam sebuah sengketa hukum yang melibatkan tiga korporasi besar.
Ketiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, sebelumnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkat rekomendasi Ombudsman yang menyebutkan adanya maladministrasi dalam kebijakan ekspor CPO.
Kejagung menduga bahwa rekomendasi Ombudsman yang menguntungkan korporasi tersebut telah dimanipulasi, yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum terhadap mereka.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, penggeledahan ini terkait dengan dugaan adanya perintangan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.
"Rekomendasi Ombudsman tersebut diduga menjadi salah satu alasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga korporasi besar. Kami menduga ada permainan di balik rekomendasi tersebut yang mengarah pada perintangan penyidikan," ujar Anang pada Senin (9/3/2026).*
(d/dh)
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menegaskan bahwa seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah ya
PERTANIAN AGRIBISNIS
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kemen
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat soliditas Kot
PEMERINTAHAN
MEDAN Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Sultan Serdang, khususnya akses dari Simpang Kayu Besar menuju Bandara Kualanamu, saat i
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah m
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut telah membuka layanan aduan b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli Digital Forensik, Josua Sinambela, mengkritik keras permohonan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sinipar,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyiraman air keras yang dialami oleh Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis malam, 12 Maret 2026, semakin terang
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran dengan tegas membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang menyebutkan bahwa angkatan laut mereka telah dilumpuhkan. Juru Bicar
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan pandangannya terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai da
NASIONAL
