ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah menyelidiki dugaan praktik pungutan liar (pungli) berupa kutipan daging yang terjadi di Kompleks Pasar Bina Usaha Meulaboh
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari para pedagang daging di pasar tersebut.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan pungli tersebut dan menindak tegas pihak yang terlibat.Baca Juga:
"Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas mengusut kasus ini," ujar Tarmizi, Rabu, 25 Maret 2026.
Dugaan pungli ini terungkap saat bupati bersama sejumlah pejabat melakukan inspeksi mendadak di pasar tersebut.
Dalam sidak itu, ditemukan laporan adanya oknum yang diduga mengatasnamakan instansi pemerintah untuk melakukan kutipan daging secara ilegal.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Tarmizi telah memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan Aceh Barat, Khairuzzadi, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungli yang merugikan pedagang.
"Jika terbukti, oknum yang terlibat akan ditindak tegas, bahkan hingga pemecatan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Aceh Barat, Rustam, mengungkapkan bahwa para pedagang merasa dirugikan oleh kutipan daging yang dilakukan secara liar.
Menurut dia, setiap pedagang diminta menyerahkan sekitar setengah kilogram daging per lapak oleh oknum yang mengaku berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar.
Kutipan tersebut dinilai memberatkan, mengingat para pedagang telah membayar retribusi resmi sebesar Rp200 ribu per lapak untuk berjualan dalam tradisi meugang.
Pemerintah daerah kini terus melakukan penelusuran guna memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah praktik serupa terulang di kemudian hari.*
(vo/ad)
JAKARTA Wacana penghematan energi bukan hanya menjadi perhatian Indonesia. Di tengah gejolak pasokan minyak dan gas global, sejumlah neg
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti sejumlah kendala utama dalam penanganan pascabencana di wilayah dataran rendah S
PERISTIWA
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kritik keras Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait perubahan status tahan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di jalur perair
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, memimpin apel pagi perdana usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kan
PEMERINTAHAN
