Kemlu RI Kutuk Keras Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 paling lambat 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
"Pelaporan LHKPN bersifat self-assessment, sehingga dibutuhkan kesadaran setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan secara jujur, benar, dan lengkap," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (30/3/2026).
KPK mendorong pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD untuk aktif memantau kepatuhan laporan di lingkungannya. Menurut Budi, peran pimpinan krusial dalam membangun budaya integritas di instansi masing-masing.Baca Juga:
Bagi penyelenggara negara yang mengalami kendala, KPK menyediakan layanan pendampingan melalui laman elhkpn.kpk.go.id, email elhkpn@kpk.go.id, atau pusat panggilan KPK 198.
Data KPK hingga 26 Maret 2026 mencatat 87,83 persen atau sekitar 337.340 dari total 431.882 penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025.
Kepatuhan tertinggi tercatat di sektor yudikatif (99,66 persen), diikuti eksekutif (89,06 persen), dan BUMN/BUMD (83,96 persen).
Namun, sektor legislatif masih tertinggal dengan tingkat pelaporan 55,14 persen. "Peran strategis lembaga legislatif dalam penganggaran, pengawasan, dan legislasi juga perlu diiringi keteladanan dalam pelaporan LHKPN," ujar Budi.
Setelah pelaporan LHKPN diterima, KPK akan melakukan verifikasi administratif sebelum dipublikasikan secara resmi di laman elhkpn.kpk.go.id.*
(an/dh)
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menj
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai AlunAlun Kota Kisaran, Minggu (29/03/2026), saat sebanyak 1.200 peserta dari ber
OLAHRAGA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (30/3/2026). IHSG turun 76,53 poin atau 1,08 persen ke
EKONOMI
JAKARTA Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menyatakan siap membela Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditr
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam mengalami penurunan pada Senin (30/3/2026). Berdasarkan data dari
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR RI hari ini, Senin (30/3/2026), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Chris
POLITIK
MEDAN Program perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang digagas Pemerintah Kota Medan mendapat sorotan tajam. Alihali
PEMERINTAHAN