Isu Data Bencana Memicu Debat Sengit di Sidang LKPJ, Wali Kota Padangsidimpuan: Tak Ada yang Salah!
PADANGSIDIMPUAN Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2025, yang digelar pada Sen
PEMERINTAHAN
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lambat dalam mengurus administrasi terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Hal ini berimbas pada lamanya proses pembangunan untuk para penyintas banjir yang terus menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.
Menurut Bobby Nasution, dirinya sudah berulang kali meminta agar Bupati Tapanuli Tengah mempercepat proses administrasi agar pembangunan bisa berjalan lancar.Baca Juga:
Ia bahkan menurunkan Asisten Pemerintahan, Basarin, untuk membantu Pemkab Tapteng dalam menyelesaikan persoalan administratif ini.
"Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. Semua data itu perlu terkonfirmasi, tetapi Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Bobby menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk Huntap dan Huntara, diperlukan data yang lengkap dan terkonfirmasi.
Hal ini termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau rusak akibat bencana. Namun, hingga saat ini, Pemkab Tapteng belum mampu melengkapi data yang diperlukan.
"Untuk mendapatkan bantuan, data korban harus lengkap. Mulai dari KTP, KK yang hilang, semuanya perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya adalah dengan membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati atau kota. Namun, Tapteng cukup lambat dalam hal ini," ujar Bobby.
Gubernur Sumut tersebut menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk apapun selalu tersedia, namun pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah data tersebut lengkap dan terverifikasi.
"Bantuan terus menerus ready, cuma kalau dikucurkan itu harus ada datanya, data itu harus ada SK Kepala Daerah. Ini hanya tinggal Tapteng yang datanya masih kurang," jelasnya.
Sementara itu, di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisi pengungsian pasca-banjir juga terlihat memprihatinkan.
Area yang sebelumnya dipenuhi tenda bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB kini kosong.
PADANGSIDIMPUAN Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2025, yang digelar pada Sen
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Aksi pembobolan dan perusakan Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terja
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Viral di media sosial Facebook terkait penertiban pedagang sepeda bekas di kawasan simpang Jalan Gaharu, Kepala Satuan Poli
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji 38 pejabat di lingkungan
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
PEMERINTAHAN
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Dusun Bintais,
PEMERINTAHAN
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Senin (30/3/2026). Pe
OLAHRAGA
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI