MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lambat dalam mengurus administrasi terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Hal ini berimbas pada lamanya proses pembangunan untuk para penyintas banjir yang terus menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.
Menurut Bobby Nasution, dirinya sudah berulang kali meminta agar Bupati Tapanuli Tengah mempercepat proses administrasi agar pembangunan bisa berjalan lancar.Baca Juga:
Ia bahkan menurunkan Asisten Pemerintahan, Basarin, untuk membantu Pemkab Tapteng dalam menyelesaikan persoalan administratif ini.
"Sudah saya sampaikan ke Bupati Tapteng, bahkan asisten kami sudah kami letakkan di sana, untuk benar-benar membantu. Semua data itu perlu terkonfirmasi, tetapi Pemkab Tapteng cukup lambat dalam hal pendataan," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri rapat Paripurna di DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Bobby menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk Huntap dan Huntara, diperlukan data yang lengkap dan terkonfirmasi.
Hal ini termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau rusak akibat bencana. Namun, hingga saat ini, Pemkab Tapteng belum mampu melengkapi data yang diperlukan.
"Untuk mendapatkan bantuan, data korban harus lengkap. Mulai dari KTP, KK yang hilang, semuanya perlu dikonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya adalah dengan membuat SK Kepala Daerah di tingkat bupati atau kota. Namun, Tapteng cukup lambat dalam hal ini," ujar Bobby.
Gubernur Sumut tersebut menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk apapun selalu tersedia, namun pencairan dana hanya bisa dilakukan setelah data tersebut lengkap dan terverifikasi.
"Bantuan terus menerus ready, cuma kalau dikucurkan itu harus ada datanya, data itu harus ada SK Kepala Daerah. Ini hanya tinggal Tapteng yang datanya masih kurang," jelasnya.
Sementara itu, di Simpang Tanah Merah, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, kondisi pengungsian pasca-banjir juga terlihat memprihatinkan.
Area yang sebelumnya dipenuhi tenda bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB kini kosong.
Hanya terlihat bekas-bekas tenda yang telah dibongkar, serta beberapa bangunan yang tidak lagi digunakan oleh para penyintas banjir, seperti toilet umum dan area laundry yang sudah tidak berfungsi.
Beberapa Huntara yang dibangun oleh pemerintah pun dianggap gagal oleh masyarakat setempat, karena kondisinya yang tidak memadai untuk dihuni.
Di sisi lain, para penyintas banjir tidak tinggal diam. Mereka membangun Huntara Mandiri secara gotong royong di sekitar lokasi pengungsian lama.
Di Gang Bersama, ada tujuh rumah Huntara yang dibangun dengan bahan kayu gelondongan bekas banjir dan atap seng serta plastik.
Piltak Sigultom, salah satu penyintas banjir yang tinggal di Huntara Mandiri, mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membangun rumah sendiri karena tidak ada kejelasan mengenai pembangunan Huntara dari pemerintah.
"Ya kami buat palang ini karena dibangun secara mandiri. Kami pindahan dari pengungsian Kemensos Tanah Merah. Dulu kami disuruh buat surat pernyataan untuk keluar dari tenda. Namun sampai sekarang huntara tidak ada, jadi kami membangun sendiri," ungkap Piltak dengan penuh haru.
Menurutnya, bantuan yang diterima sebesar Rp 600 ribu tidak mencukupi untuk menyewa rumah, dan mereka harus membangun Huntara Mandiri untuk bertahan hidup.
"Kami tidak sanggup ngontrak, huntara dan huntap tidak ada, jadi kami bangun rumah sendiri. Kami berharap pemerintah segera membantu pemasangan listrik di sini," tambahnya.
Proses pembangunan Huntara mandiri ini dilakukan dengan gotong royong oleh para penyintas banjir yang bekerja sama membantu satu sama lain.
Meskipun banyak kendala, seperti kekurangan bahan material dan sulitnya akses, mereka tetap semangat membangun tempat tinggal yang layak untuk berteduh.
"Proses pembangunan huntara mandiri ini tidak terbilang cepat, kami melakukan ini pelan-pelan, dengan bahan yang kami temukan di sekitar sini," kata Piltak.
Para penyintas berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membantu mereka, terutama dalam pemasangan listrik yang menjadi kendala utama di Huntara mandiri ini.*
(tm/ad)
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
