Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejumlah diskusi publik, termasuk yang dikaitkan dengan arah sejarah dan pembangunan Sumatera Utara ke depan.
Bobby Nasution menyebut, aspirasi terkait pemekaran wilayah kerap muncul dengan berbagai latar belakang, mulai dari dorongan percepatan pembangunan hingga kepentingan politik.
Namun ia menegaskan, jika pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah, maka dampaknya tidak hanya sebatas pembentukan wilayah baru.Baca Juga:
"Tadi kita berbicara soal sejarah Sumut. Mungkin ada banyak saran, masukan, serta keinginan, baik terkait pembangunan maupun politik, untuk melakukan pemekaran kembali," ujar Bobby Nasution.
Moratorium Dibuka, Pemekaran hingga Penggabungan Dimungkinkan
Bobby menjelaskan, pembukaan moratorium pemekaran daerah tidak hanya membuka peluang lahirnya daerah otonomi baru, tetapi juga memungkinkan terjadinya penggabungan wilayah.
Menurutnya, hal tersebut perlu dipahami secara komprehensif oleh seluruh pihak agar tidak hanya melihat dari satu sisi.
"Kalau moratorium dibuka, bukan hanya pemekaran yang bisa terjadi, tetapi penggabungan daerah juga bisa terjadi," kata mantan Wali Kota Medan itu.
Lebih lanjut, Bobby Nasution menyoroti kondisi sejumlah daerah yang dinilai masih belum memiliki kemandirian fiskal.
Ia mengingatkan bahwa pembentukan daerah baru tanpa dukungan kapasitas keuangan yang memadai justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.
"Kita tahu banyak daerah yang keuangannya belum mampu. Kalau membuka daerah baru, tetapi keuangannya tidak memadai, bagaimana?" ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah menyampaikan pandangan bahwa pembukaan moratorium harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan daerah.
Menurutnya, daerah yang tidak mampu secara finansial bahkan berpotensi untuk digabungkan kembali jika kebijakan tersebut diberlakukan.
"Ketika moratorium dibuka, bukan hanya pemekaran, tetapi daerah yang tidak mampu juga bisa digabungkan," kata Bobby.*
(mi/ad)
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kement
HUKUM DAN KRIMINAL
KUTACANE Puluhan warga bersama personel TNI Kodim 0108/Agara menguji kekuatan Jembatan Gantung Perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan
NASIONAL
KUALA LUMPUR Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia, Jamil Khir Baharom, 65 tahun, didakwa terkait dugaan penggelapan dana Tabung Haji seb
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegur mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, saat
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, akhirnya bebas setelah menjalani hukuman empat bulan di Lapas Perempua
HUKUM DAN KRIMINAL