TAPANULI TENGAH – Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
Pencopotan itu dilakukan pada Rabu, 15 April 2026, setelah sebelumnya ia menjadi sorotan usai ditegur Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau proyek tanggul dan sabo dam pascabanjir.
Usai dicopot, Yan Munzir kembali bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tapteng sebagai analis sumber daya manusia.Baca Juga:
"Penugasan Plh di Kecamatan Tukka dan kapan saja dapat dikembalikan ke OPD induk yang lama yaitu Analisis Sumber Daya Manusia di BKPSDM, jadi ini perihal yang biasa," kata Yan Munzir, Jumat, 17 April 2026.
Ia menegaskan posisi Plh yang dijabatnya selama sekitar empat bulan memang bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke instansi asal.
"Lebih kurang empat bulan, untuk jabatan pelaksana harian itu merupakan hal yang biasa dan lumrah," ujarnya.
Sebelumnya, nama Yan Munzir menjadi perhatian publik setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terlihat marah saat meninjau lokasi proyek tanggul sungai di Kecamatan Tukka yang terdampak banjir bandang pada November 2025.
Dalam video yang diunggah akun resmi Pemprov Sumut, Bobby tampak menegur keras pejabat yang diduga Camat Tukka terkait lambatnya penanganan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir.
Bobby menilai proses pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga berjalan lambat sehingga menghambat pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kau daerah paling lambat lho, dimantion berkali-kali," ujar Bobby dalam video tersebut.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut, Gibson Panjaitan, sebelumnya menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi karena belum tuntasnya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah setempat.
Menurut dia, proyek tanggul dan sabo dam merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana yang membutuhkan dukungan komunikasi dengan masyarakat terdampak.*
(d/ad)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
