Mendagri Tito Karnavian Ajak Kepala Daerah Waspadai Inflasi dan Dampak Krisis Global di Daerah

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global yang dinilai dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat, khususnya terkait harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:

• 8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," kata Tito dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, inflasi kini bukan lagi sekadar isu ekonomi makro, melainkan persoalan nyata yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, hingga biaya distribusi dapat dengan cepat memicu tekanan sosial di daerah.

Menurutnya, jika tidak dikendalikan dengan baik, inflasi berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk gejolak sosial di masyarakat.

"Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," ujarnya.

Tito juga menyoroti kondisi global yang masih tidak stabil akibat konflik internasional, seperti perang Rusia–Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang turut memengaruhi harga energi dunia.

Kenaikan harga minyak, kata dia, berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok di daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif dalam menghadapi dinamika tersebut.

"Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," tegasnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real time.

Ia menambahkan, pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui dua aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi barang.

Tito juga menyinggung pentingnya ketahanan pangan daerah, terutama bagi wilayah yang bergantung pada pasokan luar. Ia mendorong pemanfaatan lahan sempit melalui program seperti urban farming dan hidroponik sebagai solusi jangka panjang.*

(an/dh)

8 Daerah di Sumut Sepakat Hibahkan Dana TKD Rp 260 Miliar untuk Bantu Penanganan Bencana di Aceh

Tito Karnavian Hadiri Raker APEKSI 2026 di Banda Aceh, Tekankan Penataan Kota dan Keseimbangan Urbanisasi

Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kalau Hanya Kesalahan Administratif, Kades Tak Boleh Langsung Jadi Tersangka

Prabowo Beri Arahan Langsung ke Ketua DPRD se-Indonesia di Retret Magelang, Bahas Konsensus Kebangsaan

Pemerintah Siap Bangun Hunian Tetap Korban Banjir di Sumatera, Data Pemda Jadi Penentu

Data BPJS Bermasalah, Menkes Sebut 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Bantuan Iuran