Insan Pers Laporkan Hotman Paris ke DPN, Sirait & Co Dorong Penegakan Kode Etik Advokat
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi usai pelantikan pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada Minggu, 19 April 2026, merupakan bagian dari dinamika internal organisasi dan tidak terkait dengan urusan pemerintahan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumut, Moettaqien Hasrimi, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab keributan tersebut.
Ia menyebut insiden terjadi setelah acara resmi selesai dan Wakil Gubernur Sumut meninggalkan lokasi.Baca Juga:
"Konteksnya kami tidak tahu menahu, ini internalnya KAMMI mungkin. Kericuhan terjadi setelah acara selesai dan kami mendengar adanya keributan," ujar Moettaqien, Senin, 20 April 2026.
Menurut dia, personel Satpol PP yang berjaga di lokasi bersama aparat kepolisian dari Polres setempat langsung bertindak cepat untuk meredam situasi.
Proses pengamanan berlangsung singkat hingga kondisi kembali kondusif.
Akibat insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP bernama Rahmat Daulay dilaporkan mengalami luka setelah terkena pukulan.
Korban telah menjalani visum di rumah sakit, sementara sejumlah pihak yang terlibat kericuhan diamankan oleh kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Moettaqien berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau pihak penyelenggara kegiatan untuk melakukan konsolidasi internal secara lebih baik sebelum acara berlangsung.
Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Aminuddin, menyayangkan terjadinya insiden tersebut.
Menurut dia, peristiwa ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya terkait pemanfaatan Aula Raja Inal Siregar.
"Peristiwa ini sangat disayangkan dan menjadi pelajaran bagi kita bersama, khususnya Pemprov Sumut," kata Aminuddin.
Ia menyarankan agar ke depan pemerintah provinsi mempertimbangkan penggunaan aula tersebut secara lebih selektif, terutama untuk kegiatan resmi pemerintahan, mengingat lokasinya berada di kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Kericuhan sebelumnya dilaporkan terjadi tak lama setelah pelantikan pengurus KA KAMMI Sumut berakhir dan Surya meninggalkan lokasi acara.*
(ad)
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL
JAKARTA Samsung resmi memperkenalkan tiga ponsel lipat terbarunya, yakni Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8 sec
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal itu disampaik
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan mulai memperkuat pemahaman teknologi b
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengumpulkan para konsultan bangunan, arsitek, serta jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Per
PEMERINTAHAN
GUNUNGSITOLI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan di RSUD dr Thomsen Nias agar
KESEHATAN