MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa, 28 April 2026.
Rapat yang dihadiri Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dinyatakan memenuhi kuorum.
Pimpinan sidang, Wong Chun Sen, mengatakan paripurna ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.Baca Juga:
Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian program dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD serta realisasi anggaran dan pelayanan publik.
"DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diwujudkan melalui pembahasan LKPJ kepala daerah," ujarnya.
Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Rajudin Sagala, dalam laporannya menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting terhadap kinerja pemerintah kota.
Di antaranya realisasi anggaran beberapa OPD yang dinilai belum optimal serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong Dinas Koperasi dan UMKM memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dengan menggandeng sektor swasta seperti hotel dan kafe.
Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) direkomendasikan membentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk mempercepat layanan perizinan.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga diminta memperkuat sistem digital, termasuk penerapan tapping box guna menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mengusulkan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemko Medan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Sementara di bidang infrastruktur, DPRD menyoroti kebutuhan perbaikan drainase dan normalisasi sungai untuk penanganan banjir.
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
